TINTAINFORMASI.COM, LAMPUNG TIMUR — Pemerintah Pusat nekat menggelontorkan anggaran fantastis hingga triliunan rupiah—termasuk dana Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp 839 miliar pada APBN 2026—untuk membentang pagar pembatas sepanjang 138 kilometer di Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Ironisnya, demi membangun pagar pembatas dan jalan cor yang diklaim meredam konflik gajah dan manusia ini, kontraktor proyek justru membabat habis pepohonan tua yang selama ini menjadi rumah alami satwa langka Sumatra tersebut.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Selasa (11/8/2026), buldoser dan alat berat menancapkan cakar-cakarnya tepat di jantung pusat konservasi gajah. Pemandangan mengerikan tersaji di sepanjang jalan berdebu: batang-batang pohon sisa tebangan tergeletak merana, menggantikan rimbunnya kanopi hutan yang telah bertahan puluhan hingga ratusan tahun.
Selain itu, pemandangan kontradiktif terlihat jelas mulai dari pintu gerbang masuk Desa Rajabasa 1, Kecamatan Labuhan Ratu, hingga puluhan kilometer menembus area inti konservasi. Pihak pelaksana meratakan tanah, menancapkan tiang-tiang beton massif, serta menumpuk besi cakar ayam di atas jejak-jejak akar pohon yang baru saja tercabut paksa. Langkah ini menegaskan bahwa proyek fisik mercusuar ini secara agresif telah mengorbankan ekosistem asli demi mengejar target konstruksi semata.
Kondisi memprihatinkan ini memantik reaksi keras dari Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung, Ahmad Novriwan. Tokoh pers kawakan Lampung ini mengecam keras pendekatan proyek fisik pemicu kehancuran vegetasi alami tersebut. Menurutnya, habitat asli gajah adalah hutan rimba, dan meledaknya konflik selama berlarut-larut terjadi murni akibat ulah serta ketakserakahan manusia yang mengusik rumah satwa.
“Mengapa terjadi konflik? Karena manusia merusak wilayah mereka, mengubah hutan menjadi kebun dan ladang usaha. Manusia mengusik rumah mereka dan merampas sumber makanan mereka, sehingga gajah marah! Kemudian kita malah membuat proyek pagar pembatas ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Jangan sampai program mahal ini justru menambah penderitaan satwa!” tegas Novriwan.
Selanjutnya, Novriwan menyoroti harga mahal yang harus dibayar ekosistem TNWK akibat proyek bertajuk restorasi ini. Beliau mempertanyakan logika pembangunan yang mengorbankan pohon-pohon berusia ratusan tahun demi digantikan tiang beton dingin dan kaku. Oleh sebab itu, jika proyek megah ini gagal meredam konflik dan justru memicu problem ekologis baru, maka uang rakyat senilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah tersebut dipastikan menguap menjadi investasi yang sepenuhnya mubazir.
Di samping kerusakan lingkungan yang masif, proyek mercusuar ini juga mengumbar borok terkait transparansi publik. Novriwan mendesak pemerintah dan kontraktor pelaksana untuk segera memberikan keterbukaan informasi secara radikal mengenai pengelolaan anggaran Rp 839 miliar tersebut. Pasalnya, uang tersebut berasal dari keringat rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka dan terukur.
“Ukurannya bukan seberapa besar anggaran, seberapa panjang pagar, atau seberapa luas lahan yang diklaim direstorasi. Ukuran utamanya adalah: Apakah habitat satwa membaik? Apakah konflik berkurang? Dan apakah uang negara benar-benar menghasilkan perubahan ekologis nyata?” cetusnya.
Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Miten, salah satu warga lokal Desa Rajabasa 1 yang bermukim tepat di gerbang TNWK, mengaku sama sekali tidak mengetahui detail Proyek Strategis Nasional tersebut.
“Nggak tahu Mas. Pernah dengar, tapi saya nggak tahu proyek apa. Yang kerja orang jauh semua,” ungkapnya jujur.
Kenyataan ini membuktikan betapa buruknya sosialisasi pemerintah, yang seolah-olah mengasingkan warga desa penyangga dari ruang hidup mereka sendiri.
Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus segera mengevaluasi dan merombak total paradigma pengerjaan proyek di TNWK.
Way Kambas memerlukan solusi konservasi yang substantif untuk mengatasi kebakaran hutan, spesies invasif, perburuan liar, dan fragmentasi habitat—bukan sekadar proyek fisik bagi-bagi porsi anggaran yang menghancurkan paru-paru dunia demi pagar beton semata. (red)
