TINTA INFORMASI, Pesawaran – Warga di sekitar dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Hanura 2 yang dikelola Yayasan Alfian Husin-06 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, mengeluhkan bau menyengat dari limbah sisa pengolahan makanan yang disebut telah mengganggu aktivitas sehari-hari.
Keluhan itu muncul karena limbah disebut menumpuk di titik pembuangan yang berada di dekat permukiman warga, sehingga aroma tidak sedap terutama terasa pada malam hari hingga masuk ke dalam rumah.
“Saya sendiri sudah pernah menyampaikan ke dapur, bahkan kepala SPPG-nya sudah survei. Cuma bilang sabar nanti diajukan ke yayasan, tapi sampai sekarang belum ada tindakan,” ujar Dodi, warga setempat, Sabtu (15/8/2026).
Warga lain mengaku kondisi tersebut semakin mengganggu ketika malam tiba.
“Ini kalau malam bau luar biasa, sampai masuk rumah. Lihat sendiri limbahnya numpuk di sana,” katanya.
Persoalan limbah di dapur MBG yang berada di Dusun B Hanura itu bukan kali pertama dikeluhkan warga. Sebelumnya, lokasi tersebut juga sempat menjadi perhatian setelah area di sekitar mushola terdampak persoalan serupa.
Saat itu, rombongan DPRD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan sejumlah pihak terkait diketahui telah mendatangi lokasi untuk melakukan peninjauan. Namun, warga menilai persoalan kembali muncul karena saluran pembuangan limbah yang diperpanjang justru berakhir di area permukiman di bagian bawah.
Berdasarkan pantauan warga, titik akhir pembuangan limbah berada di tepi jalan Dusun B yang berdekatan dengan areal persawahan serta rumah-rumah penduduk.
Warga berharap pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), segera mengambil langkah konkret agar persoalan limbah tidak terus berlarut.
Mereka juga menilai penanganan limbah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan secara menyeluruh.
Pasalnya, apabila saluran pembuangan dipindahkan atau diteruskan hingga ke arah laut, dikhawatirkan justru memunculkan persoalan baru karena berpotensi menimbulkan bau di kawasan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Selain persoalan limbah, keluhan lain juga muncul terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Alfian Husin.
Irwan, warga Rajabasa, Bandar Lampung, menyebut dapur MBG Yayasan Alfian Husin 2 di wilayah Rajabasa Raya tidak melibatkan UMKM setempat sebagai pemasok bahan pangan.
“Di RT saya SPPG-nya nggak melibatkan UMKM setempat. Katanya yang jadi supplier dari koperasi Yayasan Alfian Husin,” ungkap Irwan.
Pernyataan tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa Yayasan Alfian Husin mengelola lebih dari satu dapur MBG di wilayah Lampung. (**)
