TINTA INFORMASI | BANDAR LAMPUNG — Di atas panggung seremonial yang meriah, di bawah sorot lampu dan tepuk tangan riuh, sebuah narasi kepedulian agung digaungkan tanpa beban. Dengan senyum mengembang, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus didampingi Wakil Bupati Mad Hasnurin dengan bangga menyerahkan bantuan program seragam gratis kepada ratusan pelajar.
Sembari membagikan paket bantuan tersebut, sang bupati melontarkan pesan penuh penekanan yang terdengar heroik:
“Sudah dikasih seragam gratis dan MBG, jangan ada lagi anak putus sekolah!”
Sebuah kalimat penuh welas asih yang digadang-gadang menjadi perisai pelindung masa depan anak-anak kurang mampu. Namun, di balik kemegahan panggung pencitraan tersebut, investigasi mendalam justru meruntuhkan seluruh retorika indah itu berkeping-keping.
Program Seragam Gratis (SERASI) Tahun Anggaran 2026 yang menelan anggaran fantastis dari APBD sebesar Rp7,39 miliar demi menyediakan 17.760 stel seragam bagi 5.920 siswa baru kini diduga kuat melenceng jauh dari jalur kemanusiaan. Alih-alih menjadi jaring pengaman sosial yang bersih, program ini berindikasi kuat menjadi ajang “bancakan” anggaran melalui skandal penggelembungan data (markup) yang masif, sistematis, dan terstruktur!
Jejak Siswa “Gaib” di Balik Anggaran Rp7,39 Miliar
Penelusuran tajam yang membenturkan klaim resmi pemerintah daerah dengan Data Residu Peserta Didik di lapangan membeberkan fakta mencengangkan. Ratusan nama siswa “siluman” diduga sengaja disusupkan ke dalam daftar penerima demi menyerap kucuran dana miliaran rupiah.
Kejanggalan sistematis ini terkuak telak di berbagai kecamatan di Lampung Barat:
- Kecamatan Pagar Dewa: Pemkab mengklaim bantuan diserahkan kepada 575 siswa. Namun, rekapitulasi data riil dari seluruh satuan pendidikan (puluhan SD, MI, SMP, hingga MTs) hanya mencatat 483 siswa, menyisakan selisih misterius sebanyak 92 siswa “gaib”.
- Kecamatan Kebun Tebu: Rilis resmi mengklaim sasaran 688 pelajar. Faktanya, rekapitulasi data dari 14 sekolah di wilayah tersebut hanya mendata 617 siswa riil, dengan selisih 71 siswa.
- Kecamatan Batu Ketulis: Penyaluran dipusatkan dengan klaim 345 (atau 365) penerima. Basis data dari 14 sekolah secara dingin membuktikan jumlah siswanya hanya 303 orang (selisih 62 siswa).
- Kecamatan Belalau: Pemkab mengumumkan angka 400 siswa penerima. Realitas di 15 sekolah wilayah ini hanya menunjukkan 381 peserta didik (selisih 19 siswa).
- Kecamatan Sumber Jaya & Way Tenong: Dari klaim bombastis 2.006 pelajar, verifikasi data residu Dapodik di 59 sekolah ternyata hanya mencatat 1.846 siswa riil (707 di Sumber Jaya dan 1.139 di Way Tenong).
Hanya dari penelusuran di 6 kecamatan tersebut, akumulasi data fiktif membengkak secara ugal-ugalan. Ribuan stel seragam—jika dikalkulasikan dengan alokasi 3 stel per siswa (Merah Putih, Pramuka, dan Batik)—telah raib dari data riil satuan pendidikan.
Pengingkaran Amanah Pajak Rakyat
Angka-angka ini bukanlah sekadar salah ketik administratif atau kealpaan birokrasi yang bisa dimaklumi. Ketika pola penggelembungan yang sama terjadi secara konsisten di berbagai penjuru wilayah, ini adalah indikasi telak adanya skema terorganisir untuk merampok hak rakyat kecil demi pundi-pundi keuntungan kelompok tertentu.
Uang sebesar Rp7,39 miliar bukanlah angka main-main; itu adalah keringat rakyat Lampung Barat yang dipungut dari uang pajak, yang seharusnya murni mendidik anak bangsa, bukan malah dikorupsi di balik topeng program kerakyatan.
Pidato megah dan ancaman agar tidak ada anak yang putus sekolah kini kehilangan marwahnya di hadapan skandal manipulasi data ini. Keadilan tidak bisa ditegakkan di atas fondasi kebohongan administratif dan topeng kepedulian palsu.
Desakan Audit Investigatif: APH Harus Turun Tangan!
Masyarakat Lampung Barat kini menuntut transparansi total dari Bupati Parosil Mabsus dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Evaluasi internal belaka tidak lagi memadai; Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan, hingga Kepolisian didesak untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh.
Skandal seragam gratis ini harus dibongkar hingga ke akar-akarnya. Jangan biarkan masa depan anak-anak daerah dikorbankan demi kerakusan para pemburu renten anggaran di balik meja kekuasaan!
Saat dikonfirmasi terkait temuan selisih data dan dugaan kejanggalan dalam program tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Lampung Barat, Alexander, memberikan respons singkat melalui pesan WhatsApp. Pihak Disdikbud menyatakan kesediaannya untuk membantu dalam hal publikasi, kendati desakan audit independen terus bergemuruh dari berbagai elemen masyarakat.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait atas pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (**)
