TINTA INFORMASI | LAMPUNG – Dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja sektor informal, Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) mendorong program pembebasan biaya atau subsidi pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) serta perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja transportasi darat dan logistik.
Program kerakyatan ini dirancang secara khusus agar tepat sasaran, terutama bagi pekerja yang setiap hari menjalankan aktivitas di jalan raya dan menghadapi berbagai risiko keselamatan kerja.
Melalui program tersebut, SPTI berupaya memberikan kemudahan akses legalitas berkendara sekaligus mendorong peningkatan perlindungan sosial bagi para pekerja transportasi.
Program subsidi atau pembebasan biaya SIM ini tidak diperuntukkan bagi masyarakat umum secara bebas. Sebaliknya, sasaran utamanya adalah pekerja sektor informal yang bergerak di bidang transportasi darat dan jasa logistik.
Adapun kategori pekerja yang menjadi sasaran program meliputi:
1. Pengemudi Ojek Online (Ojol) Roda Dua
Kategori pertama mencakup pengemudi sepeda motor yang aktif melayani jasa transportasi penumpang, pengantaran makanan (food delivery), hingga pengiriman barang instan (instant courier). Mereka dapat berasal dari berbagai perusahaan aplikator, seperti Gojek, Grab, Maxim, inDrive, dan platform sejenis.
2. Pengemudi Taksi Online atau Transportasi Roda Empat
Kategori berikutnya mencakup pengemudi kendaraan roda empat yang menjalankan layanan transportasi penumpang berbasis aplikasi, termasuk taksi online dan kendaraan sewa khusus. Para pengemudi tersebut umumnya beroperasi melalui aplikator maupun badan hukum mitra transportasi.
3. Kurir Pengiriman Paket dan Pekerja Logistik
Program ini juga menyasar pengemudi sepeda motor maupun kendaraan roda empat, termasuk mobil boks, yang bekerja pada perusahaan jasa ekspedisi dan logistik. Beberapa di antaranya merupakan pekerja atau mitra perusahaan seperti Shopee Express, J&T, JNE, Lalamove, Anteraja, dan perusahaan sejenis.
Syarat Dan Ketentuan Administratif
Untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, calon penerima fasilitas subsidi atau pembebasan biaya pengurusan SIM A maupun SIM C perlu memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan ketentuan verifikasi.
Berikut beberapa persyaratan yang menjadi perhatian dalam usulan program SPTI:
1. Memiliki Status Mitra Aktif
Calon penerima harus memiliki akun mitra yang masih aktif dan terverifikasi pada aplikator atau perusahaan jasa transportasi dan logistik terkait. Status tersebut dapat dibuktikan melalui aplikasi mitra, surat keterangan perusahaan, atau dokumen resmi dari asosiasi maupun organisasi yang berada di bawah naungan SPTI.
2. Memenuhi Persyaratan Administrasi Kependudukan
Calon penerima wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang sah serta memenuhi ketentuan administrasi kependudukan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Terintegrasi dengan Program Jaminan Sosial
Sebagai bagian dari perjuangan perlindungan pekerja, SPTI juga mendorong agar penerima program terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Perlindungan tersebut mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Dengan demikian, pekerja tidak hanya memperoleh kemudahan dalam pengurusan SIM, tetapi juga mendapatkan perlindungan sosial ketika menghadapi risiko pekerjaan.
4. Memenuhi Standar Kompetensi dan Keselamatan Berkendara
Meskipun program ini mengusulkan pembebasan atau subsidi biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), persyaratan kompetensi dan keselamatan berkendara tetap harus dipenuhi.
Setiap calon penerima tetap wajib mengikuti dan lulus tahapan pengujian sesuai ketentuan Satpas Polri, yang meliputi:
- Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani.
- Tes psikologi berkendara sesuai ketentuan.
- Ujian teori mengenai peraturan dan keselamatan berlalu lintas.
- Ujian praktik kemampuan mengemudi atau mengendarai kendaraan.
Dengan demikian, fasilitas subsidi SIM tidak menghilangkan kewajiban calon pengemudi untuk memenuhi standar keselamatan dan kompetensi berkendara.
Melalui usulan program ini, SPTI berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi pekerja transportasi sektor informal yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas perekonomian.
Selain mendorong kemudahan memperoleh SIM, SPTI juga menempatkan jaminan sosial sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kepastian perlindungan bagi para pekerja.
Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah konkret dalam menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja transportasi, khususnya mereka yang setiap hari menggantungkan penghidupan di jalan raya. (**)
