TINTA INFORMASI | TANGGAMUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi meluncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan, Rabu (18/11/2026). Program ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Peluncuran program berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Islamic Center Kotaagung. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan para pekerja informal memperoleh perlindungan sosial, terutama mereka yang selama ini belum memiliki kemampuan untuk membayar iuran jaminan ketenagakerjaan secara mandiri.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel Kuncoro Budi Winarno, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pringsewu Faisal Yamani, unsur Forkopimda, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, para camat, serta pengurus APDESI se-Kabupaten Tanggamus.
Dalam sambutannya, Bupati Saleh Asnawi menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas dukungan dan kontribusinya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja di Kabupaten Tanggamus.
Menurutnya, keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat dibutuhkan, khususnya oleh pekerja informal yang setiap hari menghadapi berbagai risiko pekerjaan. Terlebih, masih banyak pekerja di sektor tersebut yang belum mendapatkan perlindungan memadai.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan ini sangat penting karena memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarga ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian,” ujar Saleh Asnawi.
Ia juga menyoroti besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanggamus. Di satu sisi, sektor tersebut menjadi sumber penghidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, pekerjaan sebagai nelayan memiliki risiko kecelakaan yang cukup tinggi sehingga membutuhkan jaminan perlindungan.
Saleh menjelaskan, pelaksanaan program perlindungan pekerja rentan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, serta Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Tanggamus telah memberikan perlindungan kepada 6.456 pekerja rentan dari sektor perikanan, perdagangan, dan transportasi dengan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan program 1 Pekon 80 Pekerja Rentan dengan melibatkan pemerintah pekon sebagai bagian dari upaya memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Bupati berharap jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan terus meningkat, terutama pada 2027 mendatang.
“Program ini dilaksanakan untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru dikarenakan hilangnya sumber penghasilan atau tulang punggung keluarga sebagai akibat dari musibah yang terjadi,” jelasnya.
Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, Saleh meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah, perusahaan, instansi terkait hingga pemerintah pekon, ikut mengambil bagian dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia juga memaparkan capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Tanggamus yang saat ini berada di angka 18,48 persen atau mencakup 56.673 pekerja. Sementara itu, target yang ditetapkan mencapai 22 persen atau sebanyak 67.518 pekerja.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Tanggamus telah merealisasikan sekitar 84 persen dari target UCJ yang ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pringsewu Faisal Yamani menjelaskan bahwa pekerja rentan merupakan kelompok pekerja bukan penerima upah (BPU) atau pekerja sektor informal yang memiliki risiko pekerjaan cukup tinggi, tetapi belum mendapatkan perlindungan sosial secara optimal.
Kelompok tersebut meliputi pengemudi ojek, sopir angkutan umum, tukang becak, nelayan, petani, pedagang kaki lima, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pekerja di berbagai sektor jasa lainnya.
Faisal menerangkan, melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja memperoleh perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Perlindungan tersebut tidak hanya memberikan santunan ketika peserta mengalami musibah. BPJS Ketenagakerjaan juga menanggung biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja sesuai ketentuan program serta menyediakan manfaat beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi persyaratan.
“Apabila peserta mengalami musibah kecelakaan kerja, pengobatannya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dinyatakan sembuh oleh dokter,” jelas Faisal.
Lebih lanjut, Faisal mengungkapkan bahwa hingga November 2026, program perlindungan pekerja rentan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Tanggamus telah menjangkau 6.456 pekerja.
Selain itu, program 1 Pekon 80 Pekerja Rentan yang melibatkan pemerintah pekon telah memberikan perlindungan kepada 480 pekerja.
Dengan demikian, total pekerja rentan yang telah memperoleh perlindungan melalui kedua program tersebut mencapai 6.936 orang.
Faisal juga menyebut Kabupaten Tanggamus sebagai daerah pertama di Provinsi Lampung yang melaksanakan inovasi program perlindungan pekerja rentan tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel Kuncoro Budi Winarno turut memberikan apresiasi kepada Pemkab Tanggamus. Ia menilai dukungan kebijakan dan penganggaran dari pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut Kuncoro, pekerja informal membutuhkan perhatian khusus karena risiko kecelakaan kerja maupun kematian dapat terjadi kapan saja. Sementara itu, sebagian besar pekerja rentan belum memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk membayar iuran secara mandiri.
Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk memberikan rasa aman sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja.
“Ini bukan sekadar memberikan bantuan pembayaran, tetapi juga merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah hadir memberikan rasa aman, kepastian perlindungan, serta keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja,” ungkap Kuncoro.
Ia menambahkan, santunan Jaminan Kematian yang diberikan kepada ahli waris diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Bahkan, manfaat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga setelah kehilangan sumber penghasilan utama.
Melalui peluncuran program ini, Pemkab Tanggamus bersama BPJS Ketenagakerjaan berharap semakin banyak pekerja informal yang memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sebab, jaminan perlindungan bagi pekerja tidak hanya menyangkut keselamatan individu saat menjalankan pekerjaan, tetapi juga menjadi upaya menjaga kesejahteraan dan masa depan keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka. (**)
