TINTAINFORMASI.COM, LAMPUNG TENGAH — Tokoh Muda ini dukung Aliansi Pergerakan Intelektual Peduli Lampun (APIP Lampung) untuk dorong KPK untuk periksa pejabat daerah Lampung Tengah, Agar proses lelang proyek tidak ada pengondisian.
Ramai dan viral sebelumnya di pemberitaan APIP Lampung menggelar aksi damai di Gedung KPK pada Kamis (25/5/2023) lalu.
Menjadi perhatian juga oleh Rio Febriansyah seorang tokoh muda wilayah barat Lamteng, dirinya sangat mengapresiasi gerakan kaum muda yang masih peduli ditanah kelahiranya.
“Saya yakin ini bukan penggiringan opini, APIP Lampung pasti punya data yang valid lah mas,”kata Rio kepada awak Media melalui pesan Watshap, Senin 12 Juni 2023.
Sepakat dengan APIP Lampung, Rio Febriansyah, menganggap aksi tersebut merupakan bentuk kecintaan kaum muda intelektual ini untuk kemajuan daerah khususnya Kabupaten Beguwai Jejamo Wawai.
“Sebagai Pemuda saya sangat mendukung aksi seperti ini, Untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat Lampung Tengah,”pungkasnya.
Terkait pekerjaan ruas jalan Punggur – Majapahit yang disuarakan APIP Lampung yang menduga ada campur tangan penguasa, dirinya menilai pihak-pihak terkait yang terlibat lelang kurang profesional.
“Dalam pelelangan kegiatan tersebut panitia terindikasi melakukan pengkondisian proses lelang, saya berharap panitia lelang yang harus di periksa terlebih dahulu oleh KPK,”tegasnya.
Karena menurut Rio Febriansyah yang juga pengusaha yang bergerak di jasa kontruksi ini menegaskan,” semua kegiatan pembangunan yang ada di Lampung Tengah, berawal dari hasil evaluasi yang dilakukan UKPBJ Kabupaten Lampung tengah,”tutupnya.
Sebelumnya ramai di media massa, Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Pergerakan Intelektual Peduli Lampung, (APIP-Lampung) menggelar aksi unjuk rasa didepan Gedung KPK RI, Kamis (25/5).
Aksi yang digelar itu mendesak KPK untuk memanggil dan meriksa Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Kab.Lamteng, atas adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan peningkatan jalan sampai dengan Rigid ruas jalan Punggur Majapahit, menelan anggaran yang bersumber dari APBD 2022 senilai Rp.24 Milyar.
Kemudian mendesak lembaga anti rasuah itu untuk memanggil dan memeriksa Dirut PT. Dores Ortusa Jaya yang beralamat dijalan. Raja Khalifah Manna, Bengkulu Selatan, Kab.Bengkulu selaku pemenang tender terhadap pekerjaan peningkatan jalan sampai dengan Rigid ruas jalan Punggur Majapahit.
Bahkan massa juga mendesak KPK untuk memaggil dan memeriksa Bupati Lamteng, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) atas pekerjaan peningkatan jalan sampai dengan Rigid ruas jalan. Punggur Majapahit yang menghabiskan anggaran APBD 2022 senilai Rp.24 Milyar.
Namun perkerjaan yang dilakukan tidak sesuai RAB, dan atau tanpa memgacu pada kerangka acuan kerja (KAK) dan diduga telah mengurangi volume pekerjaan, dan diduga ada indikasi korupsi.(
iswan)
