KALIANDA – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Lampung, Ahmad Novriwan menilai Bupati Lampung Selatan, Hi Nanang Ermanto tidak mengesankan sosok seorang pemimpin yang anti kritik dan alergi terhadap media. Ahmad Novriwan mengatakan, tudingan sinisme oleh sejumlah pihak itu terbantahkan, tak kala bersama rombongan, JMSI dapat bersua dan berbincang secara langsung dengan mantan Kepala Desa Waygalih itu.
“Ini kami ungkapkan bukan karena di depan pak bupati. Ini dapat kami nilai dari konsistensinya pemerintah daerah mengakomodir media dan organisasi wartawan yang ada. Apalagi saat ini kami bisa berbincang secara langsung dan juga dijamu. Pak bupati kami lihat sangat terbuka, mau mengajak diskusi, membuka ruang dialog. Kami dari JMSI mengapresiasi ini semua,” kata Ahmad Novriwan saat menghadiri ramah tamah bupati dengan pengurus JMSI di rumah dinas, Minggu malam 9 Juni 2024.
Bahkan, terus Ahmad Novriwan, pernyataan bupati Nanang yang meminta ke selebgram yang memviralkan sejumlah jalan rusak itu untuk tidak hanya menyoroti jalan yang rusak saja, tapi yang bagus juga diangkat, merupakan konsekuensi logis dari sikap fair yang ditujukan oleh seorang Nanang Ermanto.
“Fair, karena memang mengakui masih ada jalan yang rusak di wilayahnya. Kemudian disikapi dan ditindaklanjuti sebagai mana mestinya. Namun tak salah juga, jika sikap fair serupa diminta. Supaya jalan yang sudah dibangun dengan kondisi yang masih bagus juga diangkat,” imbuhnya.
“Kalau saya analogikan, seperti seorang Anak yang diberi tugas untuk mengerjakan PR dengan 10 soal. Kemudian dari 10 soal itu, si Anak mendapatkan nilai 8 dengan 2 jawaban yang salah. Secara umum nilai 8 itu tentunya merupakan hasil yang baik. Tapi apakah kemudian juga adil, jika kita hanya menilai kemampuan sang Anak yang mengerjakan PR itu hanya dari 2 jawaban yang salah dan mengenyampingkan hasil dari 8 jawaban yang benar,” tukasnya.
Sementara, Sekretaris Bidang Kerja Sama Antar Lembaga JMSI Pusat, Herman Batin Mangku mengungkapkan, JMSI ini merupakan organisasi pemilik atau owner dari media online. JMSI hadir, kata dia, guna mengakomodir pesatnya pertumbuhan media digital dewasa ini.
“Istilahnya, JMSI ini persatuannya para pengusaha media online. Sebagai organisasi, JMSI memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan perlindungan dalam konteks penerapan UU Pers Nomor 40 tahun 1999,” tutur owner dari grup media online Helo Indonesia ini.
Dalam pertemuan dengan suasana hangat itu, Bupati Nanang menceritakan sekelumit perjalanan karir politiknya, baik itu dari terpilihnya dia sebagai wakil bupati pada pilkada 2015, ditunjuk sebagai plt bupati pada 2018, sampai terpilih kembali sebagai bupati pada pilkada 2020 lalu. Dimana pada tiap tahapan peristiwa tersebut bupati Nanang mau tidak mau mengaku dihadapi dengan sejumlah kendala dalam upayanya memaksimalkan pembangunan. Masalah dan juga tantangan itu akhirnya terlewati sampai dengan saat ini dengan sejumlah terobosan dan inovasi.
“Saya terpilih sebagai wakil bupati dengan pasangan saya waktu itu pada pilkada 2015. Kemudian pada 2018, terjadi 4 peristiwa besar dan juga penting dalam kehidupan dan perjalanan karir saya. Pertama itu adanya OTT dari lembaga antirasuah terhadap atasan saya. Semua terkejut, gempar. Apalagi saya, sebagai wakil bupati saya mahfum dengan kapasitas saya pada saat itu, kemudian tiba-tiba dalam separuh perjalanan tanggung jawab itu beralih ke tangan saya,” ungkap Ketua DPC PDIP Lamsel ini.
Imbasnya, terus bupati Nanang, terjadi tsunami birokrasi. Dimana dalam kondisi itu, para pejabat terkotak-kotak dengan beberapa kelompok. Bupati Nanang mengakui, sebagai wakil bupati pada saat itu dirinya tak memiliki banyak peran untuk mempengaruhi para pejabat.
“Apalagi kondisi pada saat itu dengan jabatan Plt bupati kewenangannya sangat terbatas. Kewenangannya hanya sebatas bersifat administratif, itu pun yang sudah ditentukan sebelumnya. Plt tidak berwenang mengambil keputusan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum yang meliputi OPD, kepegawaian dan juga anggaran,” tutur bupati Nanang.
Keadaan itu kemudian diperburuk lagi dengan ambruknya jembatan patriot di sekitar Pasar Inpres Kalianda akibat terjangan banjir bandang yang melintasi jembatan tersebut. Dikatakan bupati Nanang, jembatan tersebut merupakan akses ekonomi yang cukup strategis. Menghubungkan sejumlah wilayah di Kecamatan Kalianda dengan lokasi perekonomian masyarakat yang paling utama.
“Meski memiliki jalur akses lain menuju pasar, namun harus memutar, menempuh jalan yang lebih panjang dan memakan waktu yang lebih lama. Tapi Alhamdulillah, dapat segera kita bangun kembali dengan biaya sekitar Rp3,5 M tanpa menggunakan dana APBD. Kami berdayakan pihak swasta dengan kucuran dana CSR,” katanya lagi.
Tidak sampai disitu, cobaan kembali menimpa Lampung Selatan pada penghujung tahun. Pada malam 22 Desember 2018, bencana alam berupa tsunami atau gelombang laut besar melanda sejumlah kawasan pesisir. Seperti di Kecamatan Kalianda, Sidomulyo, Katibung dan yang mengalami dampak paling parah adalah Kecamatan Rajabasa.
“Atas musibah tersebut, pada 2019 kami lebih berfokus pemulihan wilayah terdampak tsunami secara bertahap. Alhamdulillah berkat dukungan dari banyak pihak, wilayah-wilayah tersebut dapat pulih kembali,” ucapnya.
“Tapi fokus pembangunan kembali menyita perhatian dengan adanya pandemi Covid-19 pada awal 2020. Sejumlah anggaran yang sudah direncanakan, dibahas dan disetujui DPRD, mau tak mau atas perintah pemerintah pusat mesti dialihkan atau di-recofussing untuk penanganan Covid-19 yang berlangsug hingga pertengahan 2023 lalu,” tutur suami dari Bunda Winarni ini.
Diungkapkan kondisi tingkat kemiskinan sangat ekstrem pada saat itu. Dari 1,1 juta jiwa jumlah penduduk, persentase kemiskinan di angka 16,77 persen. Tahun 2022 berhasil ditekan menjadi 13,14 persen. Kini data per 30 November 2023 tercatat 12,79 persen. Turun lagi hingga 0,35 persen.
Angka stunting juga sangat tinggi. Mencapai 16,3 persen. Namun setelah ayah 2 orang anak itu definitif menjadi Bupati Lampung Selatan sejak 12 Mei 2020, berhasil menekan stunting menjadi 9,9 persen. Di bawah angka nasional. Sampai-sampai Kabupaten Lampung Selatan menjadi percontohan nasional untuk pengetasan stunting.
“Kemiskinan ekstrem dan stunting juga tinggi. Tapi semuanya Alhamdulillah dapat teratasi,” kata Nanang Ermanto.
Nanang Ermanto juga sangat mengapresiasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Lampung Selatan. Peran PKK dalam penurunan stunting sungguh luar biasa.
Wajar kemudian Bupati Nanang Ermanto dan Ketua TP PKK Winarni menjadi satu-satunya kandidat penerima penghargaan Satyalancana Wira Karya (SWK) mewakili Pulau Sumatera.
“Alhamdulillah kita satu-satunya wakil yang merima penghargaan dari Sumatera,” ucap Nanang Ermanto.
Tahun ini penghargaan mentereng kembali diraih. Periode Januari hingga Mei, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima 10 penghargaan. Baik tingkat Lampung maupun nasional.
Yang terbaru pada Mei lalu, di antaranya Anugerah Kategori Utama dalam Sinergitas Intervensi Gerakan Penurunan Stunting (Siger Stunting), dan sebagai Kabupaten Terinovatif atas Kinerja Kabupaten/Kota dalam Implementasi Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Lampung 2024.
