Tintainformasi.com, Lampung — Kabar yang beredar di lingkungan Pemprov Lampung bahwa akan ada6 pergeseran posisi di jajaran pejabat pratama (eselon II), bukan sekadar isapan jempol. Pj Gubernur, Samsudin, memberikan sinyal jika mutasi akan kejadian.
“Saat ini masih berproses di pusat. Tunggu saja. Kalau surat keputusannya sudah turun, ya akan kejadian rotasi eselon II itu,” ucap Pj Gubernur Samsudin saat dikonfirmasi mengenai beredarnya kabar akan ada 11 kepala dinas yang mengalami pergeseran posisi.
Menurut dia, hal yang wajar saja terjadi mutasi. Hanya ia menekankan semuanya pasti dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Semua yang saya lakukan pasti sesuai ketentuan perundang-undangan. Malu saya dengan kawan-kawan di Jakarta kalau sampai mengambil kebijakan tidak sesuai aturan,” tegas Samsudin di sela-sela silaturahminya di kediaman tokoh politik senior Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, Selasa (24/9/2024) petang.
Benarkah ada 11 kepala dinas yang akan digeser-geser? Pj Gubernur tidak mau menjawab pasti.
“Ya, adalah yang kita usulkan. Soal jumlahnya, kita tunggu saja nanti surat keputusan dari pusat,” kata Samsudin seraya tersenyum penuh arti.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejak dilakukannya mutasi atas puluhan pejabat eselon III dan IV hari Jum’at (20/9/2024) petang pekan lalu, kabar yang terus berseliweran di lingkungan pejabat Pemprov Lampung hingga Senin (23/9/2024) siang kemarin adalah bakal digesernya 11 kepala dinas dari posisinya.
Beberapa pejabat eselon II yang dikonfirmasi media ini tidak menampik adanya kabar yang beredar tersebut.
“Ya memang kabarnya begitu. Setelah ada pelantikan eselon III dan IV, giliran eselon II yang digeser-geser. Yah, namanya penataan organisasi, wajar saja sih,” kata seorang kepala dinas Senin (23/9/2024) siang melalui telepon.
Dikatakannya, pola yang dilakukan dalam penggeseran eselon II nanti adalah job fit. Yaitu penilaian kecocokan karakteristik seseorang dengan posisi pekerjaan yang ada di jabatan tertentu. Penilaian ini dilakukan berdasarkan kepribadian, soft skill, pengalaman, dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
“Dan dalam pemerintahan, job fit sebenarnya merupakan rutinitas tahunan untuk mengevaluasi kinerja pejabat pratama. Jadi ya wajar saja kalau Pj Gubernur melakukan evaluasi, aturannya memang ada,” urai pejabat yang keberatan dituliskan namanya ini.
Lalu siapa saja pejabat eselon II atau kepala dinas yang dikabarkan akan digeser dari kursinya saat ini? Menurut informasi yang beredar di lingkungan Pemprov Lampung, yang santer disebut adalah Sulpakar. Kepala Disdikbud Lampung sejak masa Ridho Ficardo hingga Arinal Djunaidi menjadi Gubernur Lampung itu dikabarkan akan digeser menjadi Kepala Balitbangda Lampung yang memang kosong sejak Hamartoni A Hadis pensiun Maret silam. Informasi lain menyebut, mantan Pj Bupati Mesuji tersebut akan diberi jabatan baru sebagai Staf Ahli Gubernur Lampung.
“Yang paling santer disebut ya nama pak Sulpakar memang. Tapi benar tidaknya, kita tunggu saja nanti perkembangannya,” ucap sebuah sumber.
Selain nama Sulpakar, disebut-sebut juga nama Budi Dharmawan, Kepala Dinas PSDA, Descatama, Kepala Dispora, Yurnalis, Kepala BPSDM, Meiry Harika Sari, Kepala BKD, dan beberapa lagi lainnya.
Benarkah pekan ini giliran eselon II yang mengalami pergeseran? Kepala Diskominfotiksan, Achmad Syaifullah, yang dihubungi Senin (23/9/2024) petang mengaku, sampai saat ini belum ada informasi mengenai pergeseran eselon II di lingkungan Pemprov Lampung.
“Terkait pergeseran eselon II, sampai saat ini belum ada informasi,” kata Asep –panggilan beken Achmad Syaifullah- melalui pesan WhatsApp.
Mengenai adanya mutasi eselon III dan IV akhir pekan kemarin, “juru bicara” Pemprov Lampung tersebut menegaskan jika pelaksanaannya secara terbuka dan banyak media yang hadir pada saat pelantikan.
Achmad Syaifullah juga menyatakan bahwa mutasi atas puluhan pejabat akhir pekan kemarin tidak ada kaitannya dengan proses pilgub.
Sementara saat konperensi pers di ruang Sekdaprov Lampung, Senin (23/9/2024) siang, Inspektur Fredy SM sama sekali tidak menyinggung adanya kabar mengenai bakal bergesernya gerbong eselon II tersebut.
Pada kesempatan itu, Fredy SM yang didampingi Kepala Diskominfotiksan, Achmad Syaifullah, dan beberapa pejabat lain, lebih banyak mengungkap mengenai adanya pelantikan pejabat eselon III dan IV pada Jum’at (20/9/2024) petang pekan lalu. Menurut dia, pelantikan yang dilakukan sudah sesuai mekanisme.
“Ini sudah dilakukan prosesnya, rapat tim penilai kinerja 14 Juli, ada surat Plt Kepala BKN dan surat dari Pj Gubernur ke Kemendagri pada 17 September tentunya terkait dengan mohon persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Lampung,” kata dia.
Selanjutnya, masih kata Fredy, atas dasar tersebut Kemendagri sudah mengeluarkan surat yang ditandatangani Sekjen Kemendagri pada 19 September 2024, dengan nomor: 100.2.2.6/7310/OTDA. Dengan Hal: Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
“Atas dasar tersebut, maka pada 20 September kemarin dilakukan pelantikan sesuai Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor: 800.1.3.3/4728/VI.04/2024. Jadi, kalau dilihat aturan ya sudah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Tapi, dari total yang dimutasi sebanyak 39 pejabat, baru 34 yang dilantik karena ada yang berhalangan,” sambungnya.
Terkait banyaknya pejabat dari Bapenda yang dimutasi, Fredy mengatakan, hal ini merupakan kebutuhan organisasi dan penilaian tersendiri dari pimpinan.
“Menurut saya, itu mengalir saja sesuai kebutuhan organisasi, terlepas kebetulan di Bapenda yang lebih banyak dibandingkan dari tempat yang lain. Dan saya kira, itu penilaian pimpinan ya. Yang namanya kinerja itu kan pimpinan yang menilai. Karena jabatan adalah amanah,” kata Fredy SM. (Team.red)
