Tintainformasi.com, Kayuagung – Anggaran perjalanan dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi sorotan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah daerah. Banyak pihak mengkritik bahwa anggaran tersebut dinilai hanya menghamburkan uang rakyat tanpa manfaat yang jelas dan terukur.
Publik mengungkapkan kekhawatiran bahwa penggunaan anggaran perjalanan dinas tidak memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan daerah. Banyak yang menilai bahwa berbagai kunjungan baik dalam maupun luar kota seringkali lebih bersifat formalitas belaka dan tidak menghasilkan program atau kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Di saat anggaran daerah ditekan dan banyak sektor penting membutuhkan dukungan, anggaran perjalanan dinas yang besar justru digunakan untuk aktivitas yang tidak jelas manfaatnya. Ini jelas tidak adil bagi rakyat yang membayar pajak,” ucap salah satu warga yang mengungkapkan pendapat.
Selain kekhawatiran terkait efektivitas penggunaan anggaran, publik juga mengemukakan dugaan bahwa anggaran perjalanan dinas – baik untuk kegiatan dalam kota maupun luar kota – berpotensi menjadi ladang korupsi dan praktik mark-up. Beberapa kasus yang terjadi di daerah lain membuat masyarakat khawatir hal serupa juga bisa terjadi di OKI.
Kritikan yang muncul semakin menguat karena saat ini pemerintah daerah tengah menjalankan program efisiensi anggaran yang mencakup pemotongan anggaran di berbagai sektor penting. Publik menganggap bahwa anggaran perjalanan dinas yang dinilai tidak efisien seharusnya menjadi salah satu prioritas untuk ditekan atau bahkan dikoreksi.
“Jika pemerintah sungguh-sungguh dalam menjalankan efisiensi, maka anggaran perjalanan dinas yang tidak jelas manfaatnya harus menjadi target utama. Selain itu, perlu ada transparansi yang tinggi terkait penggunaan anggaran ini agar masyarakat dapat memantau dengan baik,” tambah salah seorang aktivis masyarakat.
Adanya dugaan korupsi di DPRD OKI terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas yang tidak sesuai,
Pihak ke tiga baik inspektorat,kepolisian dan kejaksaan atau pihak yang berwenang, rangkap dan penjara oknum oknum yang di duga terlibat korupsi melakukan korupsi berjamaah.
Sehingga berita ini di terbitkan baik karena belum ada respon DPRD kab OKI.
(Abbas PPWI )
Memuat judul...
