TINTA INFORMASI, Malang – Seorang pria berinisial R, warga Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, yang diduga ditangkap karena mengedarkan narkotika jenis sabu seberat 50 gram, disebut dilepas untuk menjalani rehabilitasi. Pelepasan tersebut diduga terjadi setelah keluarga R membayar Rp100 juta kepada oknum anggota Satnarkoba Polres Malang.
Informasi mengenai dugaan tersebut mencuat setelah seorang informan yang mengaku mengetahui proses penanganan perkara membenarkan adanya pembayaran uang Rp100 juta dalam kasus tersebut.
Menurut informan, penangkapan terhadap R dilakukan anggota Satnarkoba Polres Malang sekitar 10 Juni 2026. Dalam penangkapan itu, petugas disebut menyita barang bukti berupa sabu seberat sekitar 50 gram.
Namun, beberapa hari setelah penangkapan, R justru dibawa ke salah satu yayasan untuk menjalani rehabilitasi. Langkah tersebut diduga dilakukan setelah keluarga R meminta bantuan untuk melakukan negosiasi dengan pihak tertentu.
Informan tersebut menyebut uang Rp100 juta kemudian diberikan kepada seorang oknum yang disebut berinisial A.
“Nilainya Rp100 juta, uang itu dibayarkan ke Pak A (inisial). Setelah itu berita acara pemeriksaan (BAP) diubah, yang semula statusnya R pengedar menjadi pengguna,” ungkap informan.
Dugaan perubahan status tersebut menjadi sorotan karena barang bukti yang disebut mencapai 50 gram sabu sebelumnya telah diamankan petugas. Kondisi itu pun memunculkan pertanyaan mengenai proses penanganan perkara serta keberadaan barang bukti yang telah disita.
Jika dugaan pembayaran kepada oknum aparat tersebut benar, perkara ini berpotensi menimbulkan persoalan serius karena menyangkut integritas proses penegakan hukum dalam pemberantasan narkotika.
Hingga berita ini diterbitkan, Kasat Narkoba Polres Malang AKP Agus Yulianto belum memberikan keterangan resmi. Konfirmasi telah dilakukan awak media melalui pesan WhatsApp, namun belum mendapat tanggapan.
Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab guna memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang. (acl)
