TINTA INFORMASI, BANDAR LAMPUNG — Di tengah penderitaan ekonomi rakyat Lampung yang kian megap-megap dihantam krisis, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Lampung justru dengan percaya diri mempertontonkan atraksi birokrasi yang membagongkan.
Tanpa empati dan tanpa malu, anggaran APBD TA 2026 senilai Rp1,003 miliar dikuras habis hanya untuk membiayai program berkedok “pengendalian dan pengawasan benih/bibit ternak”.
Namun, jangan terkecoh oleh bahasa birokrasi yang manis dan terkesan teknis itu. Jika topeng dokumen Belanja DPA SKPD-nya dibuka, aroma busuk proyek bagi-bagi “kue” anggaran langsung menyengat hidung.
Dari total pagu miliaran tersebut, angka paling jumbo—yakni Rp931,5 juta—disedot masuk ke dalam pos Belanja Hibah.
Uang keringat rakyat yang dihimpun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini disulap menjadi ratusan ekor ternak yang dibagikan secara cuma-cuma. Rincian harganya bikin mengelus dada:
- 270 Ekor Kambing Rambon Betina dibanderol dengan harga tak masuk akal Rp2,75 juta per ekor, menghabiskan dana publik sebesar Rp742,5 juta!
- 30 Ekor Kambing Rambon Jantan menyedot Rp99 juta.
- 20 Ekor Babi Ternak ikut terselip manis dengan nilai Rp90 juta.
Lebih gila lagi, puncak pencairan “proyek bagi-bagi ternak” ini digenjot secara brutal pada Mei 2026. Hanya dalam satu bulan, uang rakyat mencair drastis sebesar Rp859,96 juta!.
Pertanyaannya: Apakah kambing dan babi ini benar-benar sampai ke tangan peternak miskin di pelosok desa, atau hanya mengalir ke kantong kelompok elit, ormas binaan, dan kroni-kroni politik berkedok badan nirlaba?
Sambil Bagi-Bagi Hewan, Pejabat Tetap Asyik “Pelesiran”
Bukan birokrasi namanya jika tak menyisakan jatah untuk perut sendiri. Di saat ratusan juta uang negara melayang untuk hibah hewan, mesin internal Disnakeswan Lampung tetap asyik membakar uang rakyat.
Pos Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sukses menguras Rp61,37 juta hanya untuk uang harian, ongkos angkutan, dan rapat-rapat koordinasi.
Para pejabat dan tim pemeriksa dengan gagah mondar-mandir naik mobil dinas berkedok “monitoring dan evaluasi”.
Luar biasanya, dari hasil jalan-jalan bernilai puluhan juta tersebut, target keluaran yang dihasilkan cuma selembar kertas bertuliskan “4 Laporan Pengawasan“. Sebuah pertunjukan pemborosan yang sangat sempurna: kaya akan fasilitas jalan-jalan, namun miskin esensi keadilan!
Dokumen DPA bernilai fantastis ini sah ditandatangani oleh Kepala Disnakkeswan Lampung, Lili Mawarti, dan disetujui oleh PPKD Nurul Fajri, pada akhir 2025. Tinta tebal di atas kertas itu kini menjadi bukti otentik betapa remehnya keadilan fiskal di mata pejabat daerah.
Ketika peternak tradisional menjerit ketakutan menghadapi lonjakan harga pakan dan serangan penyakit hewan, pejabat Disnakkeswan Lampung justru duduk manis menikmati perjalanan dinas dan melobi anggaran.
Kini publik, aparat penegak hukum (APH), dan kejaksaan dituntut untuk tidak pekak: Akankah sirkus anggaran ini diusut tuntas, atau dibiarkan menguap begitu saja bersama suara jeritan kambing dan babi hibah?. (**)
