BANDAR LAMPUNG, TINTA INFORMASI — Respons cepat pejabat publik dalam menanggapi informasi dan keluhan masyarakat mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Lampung, Sugi.
Sugi menilai, kehadiran pejabat secara langsung di tengah masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan berbagai persoalan yang berkembang dapat segera didengar, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah.
Ia mencontohkan respons Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, ketika muncul informasi mengenai dugaan perundungan terhadap seorang siswa SDN 2 Way Dadi, Bandar Lampung.
Informasi mengenai dugaan perundungan tersebut menjadi perhatian publik pada Senin, 28 September 2026. Pada hari yang sama, dr. Jihan mendatangi kediaman siswa tersebut untuk melihat kondisinya sekaligus mendengarkan keterangan dari pihak keluarga secara langsung.
Menurut Sugi, langkah tersebut menunjukkan pentingnya respons cepat pemerintah, terutama ketika persoalan yang muncul berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan anak.
“dr. Jihan, Wakil Gubernur Lampung, selalu responsif terhadap informasi terkait keluhan dan harapan rakyat. Hal ini dapat kita lihat ketika ada informasi yang sedang berkembang dan hangat di permukaan publik dan media, beliau gercep turun menemui dan mencarikan solusi,” ujar Sugi.
Selain menyoroti dugaan perundungan di Bandar Lampung, Sugi juga mengapresiasi perhatian dr. Jihan terhadap persoalan jembatan di Kali Pasir, Lampung Timur.
Persoalan tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik karena masyarakat Desa Kali Pasir telah puluhan tahun menantikan akses jembatan penyeberangan yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari.
Sugi mengatakan, pembangunan jembatan tersebut memiliki arti penting bagi mobilitas warga. Terlebih, akses tersebut juga berkaitan langsung dengan aktivitas pendidikan anak-anak di wilayah setempat.
Selama bertahun-tahun, kata dia, anak-anak harus menggunakan perahu untuk berangkat dan pulang sekolah karena belum tersedia akses penyeberangan yang memadai.
“Sudah lebih dari 60 tahun masyarakat Kali Pasir berharap memiliki jembatan penyeberangan. Jembatan ini sangat penting untuk menopang aktivitas warga dan akses anak-anak menuju sekolah. Selama ini, anak-anak harus berdayung menggunakan perahu demi mendapatkan pendidikan,” kata Sugi.
Menurut Sugi, perhatian dan komunikasi pemerintah terhadap persoalan tersebut kemudian turut membuka ruang bagi penanganan yang lebih luas hingga mendapat perhatian pemerintah pusat.
Kini, masyarakat Kali Pasir mulai merasakan manfaat pembangunan jembatan tersebut. Selain memperlancar mobilitas, keberadaan jembatan juga memberikan akses yang lebih aman dan praktis bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Pejabat Publik Diminta Aktif Mendengar Aspirasi Warga
Lebih lanjut, Sugi berharap responsif terhadap persoalan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua pejabat, tetapi menjadi bagian dari budaya pelayanan publik di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan pejabat yang tidak sekadar menerima laporan dari meja kerja. Pemerintah juga perlu turun melihat kondisi lapangan, mendengar keluhan warga, serta memahami persoalan sebelum menentukan langkah penanganan.
“Semoga para pejabat publik dapat terus berperan aktif sesuai dengan harapan rakyat,” ucap Sugi.
Sugi menegaskan, respons cepat pemerintah bukan sekadar persoalan seberapa cepat seorang pejabat datang ke lokasi. Lebih dari itu, responsivitas juga menyangkut kemampuan pemerintah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, memahami persoalan secara langsung, serta mendorong penyelesaian berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan pemerintah dapat terus diperkuat. Dengan begitu, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat lebih cepat diketahui, diverifikasi, dan ditindaklanjuti.
“Ketika komunikasi antara masyarakat dan pemerintah berjalan baik, berbagai persoalan yang muncul di lapangan diharapkan dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (**)
