TINTAINFORMASI.COM, KALIANDA— Bupati Lampung Selatan Hi Nanang Ermanto menyatakan Pemkab Lamsel tidak antikritik. Menurut dia, pers merupakan mitra kerja strategis dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government).
“Kami bukannya antikritik, tapi kami juga bisa membedakan mana berita yang objektif serta berimbang dan mana berita yang hanya mencari-cari kesalahan, bahkan hanya ingin sekedar menjatuhkan,” kata Bupati Nanang saat menerima audiensi pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lamsel di ruang kerja bupati, Selasa 21 Mei 2024.
Pers, kata Nanang, sebagai pilar ke-4 demokrasi memiliki kontribusi dan juga peran yang penting terhadap pembangunan di daerah. Pers dapat menyajikan pemberitaan yang bersifat kritik konstruktif serta dilakukan dengan cara elegan dan simpatik sesuai dengan etik profesi.
“Kritik konstruktif atau kritik yang membangun tidak hanya merinci kelebihan dan kekurangan suatu hal, tetapi juga menawarkan solusi atau masukan yang konstruktif. Dengan begitu, mari kita duduk bersama untuk mencari jalan keluar,” imbuh suami dari Bunda Winarni ini.
Didalam kesempatan itu, Bupati Nanang juga mengingatkan agar insan pers dalam menjalankan aktifitasnya mengedepankan kode etik profesi sesuai dengan amanah UU Pers. Karya jurnalistik idealnya dilakukan dengan cara yang baik dan simpatik. Tidak dilakukan dengan cara-cara yang tak elok apalagi dengan mencaci maki.
Sementara, Ketua JMSI Lamsel Gandi Kusnadi mengapresiasi atas kesediaan Bupati Nanang menjadi pembina bagi JMSI dan berkenan mensuport beragam kegiatan yang akan diselenggarakan Pengcab JMSI Lampung Selatan.
“Apresiasi kami kepada bapak Bupati Nanang Ermanto yang berkenaan menjadi pembina JMSI Lampung Selatan dan mensupport kegiatan JMSI di masa mendatang,” tutur Gandi.
Didalam kesempatan itu, tak lupa Gandi menyampaikan pesan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa. Gandi berharap masing-masing pihak dapat bersinergi tanpa mengabaikan tugas pokok dan fungsi.
“Sebagai asset bangsa, media menjadi social control dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah diharapkan mampu mengkolaborasi kepentingan banyak pihak. Dengan satu tujuan kesejahteraan masyarakat menjadi pilihan utama,” ucapnya.
(Team)
