TINTA INFORMASI, LAMPUNG – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bersama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Lampung sepakat bahwa diperlukan regulasi yang jelas sebagai pedoman kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan media.
Kesepakatan tersebut disampaikan saat Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, menerima audiensi Pengurus Daerah JMSI Provinsi Lampung bersama Pengurus Cabang JMSI Kabupaten Tulang Bawang di ruang kerja Bupati, Rabu (1/7/2026).
Menurut Qudrotul Ikhwan, kerja sama antara pemerintah daerah dan media selama ini telah berjalan dengan baik. Namun, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, diperlukan aturan yang lebih jelas agar mekanisme kerja sama memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Selama ini jalinan kerja sama dengan media sudah berjalan. Namun, di tengah efisiensi anggaran saat ini memang dibutuhkan regulasi sebagai pedoman kerja sama yang jelas. Hal ini penting agar kerja sama yang dilakukan tidak berpotensi menimbulkan masalah,” ujar Qudrotul.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi kepada JMSI yang dinilainya mampu menjaga objektivitas dan akuntabilitas sebagai organisasi perusahaan media. Menurutnya, komitmen tersebut menjadi modal penting dalam menghadirkan produk jurnalistik yang profesional dan berkualitas.
“Selama ini kita melihat JMSI objektif dan akuntabilitasnya terjaga. Harapannya hal itu terus dipertahankan,” katanya.
Pertemuan itu turut dihadiri Asisten II Setdakab Tulang Bawang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Sementara itu, Ketua JMSI Provinsi Lampung Ahmad Novriwan menjelaskan bahwa JMSI merupakan organisasi yang menaungi perusahaan media siber. Karena itu, pihaknya terus mendorong seluruh anggotanya untuk memenuhi berbagai persyaratan sebagai perusahaan media yang profesional.
Menurut Novriwan, pemerintah daerah juga perlu memiliki keberanian dalam menetapkan standar dan persyaratan bagi perusahaan media yang ingin menjalin kerja sama dengan pemerintah.
“Dalam situasi seperti saat ini perlu juga diingatkan bahwa pemerintah daerah harus berani mengambil keputusan terkait persyaratan yang harus dipenuhi bagi media yang akan menjalin kerja sama,” ujarnya.
Selain membahas regulasi kerja sama media, Novriwan juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk terus menghadirkan program-program inovatif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Bupati harus berani membuat program yang berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (**)
