TINTA INFORMASI, BANDAR LAMPUNG – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadi kunci utama untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung. Di tengah kebutuhan anggaran infrastruktur yang terus meningkat, DPRD Provinsi Lampung menilai masih terdapat sumber penerimaan daerah yang belum digarap secara maksimal, terutama dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP).
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mengungkapkan bahwa potensi penerimaan dari Pajak Air Permukaan masih sangat besar. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung didorong segera memperkuat upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak agar ruang fiskal daerah semakin luas.
Munir menjelaskan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022, hanya dari 11 perusahaan saja potensi penerimaan Pajak Air Permukaan telah mencapai sekitar Rp23,6 miliar.
Sementara itu, dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, Saipul, menyampaikan terdapat 101 perusahaan yang tercatat sebagai wajib pajak PAP.
Menurut Munir, perbandingan tersebut menunjukkan masih besarnya potensi pendapatan yang dapat digali apabila seluruh wajib pajak terdata dan memenuhi kewajibannya secara optimal.
“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2022, dari hanya 11 perusahaan saja potensi Pajak Air Permukaan mencapai Rp23,6 miliar. Sementara dalam rapat bersama TAPD, Kepala Bapenda Saipul menyampaikan terdapat 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak PAP. Ini menunjukkan ruang peningkatan PAD masih sangat besar dan harus dioptimalkan,” ujar Munir, Senin (3/8/2026).
Ia menegaskan, peningkatan PAD tidak boleh berhenti sebatas slogan atau target administratif. Sebaliknya, pemerintah daerah harus menerjemahkannya menjadi langkah konkret yang terukur melalui pendataan, pengawasan, hingga optimalisasi pemungutan pajak daerah.
Menurutnya, kemampuan fiskal daerah akan menentukan seberapa cepat pembangunan dapat dinikmati masyarakat di seluruh wilayah Lampung.
Tanpa pendapatan daerah yang kuat, lanjut Munir, pemerintah akan menghadapi keterbatasan dalam membiayai pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik.
“Siapa pun gubernurnya tidak akan mampu membangun Lampung secara maksimal apabila pendapatan daerah tidak optimal. Karena itu, peningkatan PAD adalah kebutuhan, bukan lagi pilihan,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung tetap menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Pada Tahun Anggaran 2026, pemprov mengalokasikan sekitar Rp1,234 triliun untuk pembangunan jalan provinsi yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Alokasi terbesar diberikan kepada Lampung Tengah sebesar Rp304 miliar. Selanjutnya, Way Kanan memperoleh anggaran sekitar Rp172 miliar. Kemudian, Tulang Bawang mendapat alokasi Rp143 miliar. Sementara itu, Lampung Selatan menerima anggaran sekitar Rp107 miliar. Untuk Mesuji, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp100 miliar. Berikutnya, Tanggamus memperoleh sekitar Rp81 miliar. Kemudian, Bandar Lampung mendapat alokasi Rp62 miliar. Selanjutnya, Pesawaran menerima sekitar Rp57 miliar.
Sementara Lampung Barat memperoleh Rp50 miliar. Adapun Lampung Utara mendapat sekitar Rp40 miliar. Kemudian Pringsewu menerima alokasi Rp35 miliar. Selanjutnya Tulang Bawang Barat memperoleh sekitar Rp25 miliar. Sedangkan Kota Metro mendapat alokasi sekitar Rp11 miliar.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi HY, menilai distribusi anggaran tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun demikian, menurutnya, luas wilayah Lampung serta panjang jaringan jalan provinsi masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan keuangan daerah saat ini.
Karena itu, pemerataan pembangunan memerlukan proses yang bertahap dan berkelanjutan. Ia menilai peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu syarat penting agar pembangunan dapat terus diperluas setiap tahunnya.
Sementara itu, Munir juga memberikan apresiasi terhadap komitmen Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela yang tetap merealisasikan pembangunan sekitar 56 ruas jalan provinsi meskipun kondisi anggaran masih terbatas.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Meski demikian, ia menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan harus ditopang oleh penerimaan daerah yang terus meningkat.
Oleh sebab itu, DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan seluruh potensi PAD yang masih belum tergarap.
Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak juga akan terus diperkuat agar penerimaan daerah semakin maksimal.
Munir berharap setiap tambahan pendapatan yang diperoleh pemerintah benar-benar dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang merata, pelayanan publik yang lebih baik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
Ia menegaskan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar setiap kebijakan peningkatan PAD berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan kapasitas fiskal yang semakin kuat, pembangunan di Lampung diharapkan tidak hanya berlangsung lebih cepat, tetapi juga mampu menjangkau seluruh daerah secara lebih adil dan berkelanjutan. (pwdpi)
