TINTA INFORMASI, LAMPUNG – Rp91,30 miliar bukan sekadar angka mati dalam dokumen anggaran. Angka fantastis ini adalah uang rakyat yang mengalir ke 108 paket pengadaan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Tahun Anggaran 2026. Publik menuntut transparansi radikal dan akuntabilitas penuh atas pengelolaan dana sebesar ini. Namun, hasil penelusuran mendalam terhadap dataset pengadaan justru membongkar berbagai pola mencurigakan yang wajib kita pertanyakan secara kritis.
Mulai dari pemusatan anggaran pada proyek tertentu, penyedia yang memenangi tender secara berulang, nilai paket yang identik, hingga duplikasi kode RUP. Oleh karena itu, publik tidak boleh lagi berdiam diri. Apakah seluruh kejanggalan ini murni akibat kecorobohan administratif, ataukah ada skenario pengondisian proyek yang tertutup rapi?
Mega Proyek Rp55,27 Miliar: Tender Sehat atau Skenario Pengondisian?
Sorotan paling tajam tertuju langsung pada proyek Pembangunan Gedung Layanan Umum ITERA Tahap 3. Proyek raksasa ini menyedot anggaran hingga Rp52,65 miliar—menyerap lebih dari separuh total dana pengadaan yang ada. Tidak hanya itu, ITERA menambah lagi beban anggaran untuk jasa manajemen konstruksi sebesar Rp2,62 miliar. Walhasil, total pengeluaran untuk satu kompleks proyek ini melonjak drastis hingga Rp55,27 miliar.
Pemusatan dana dalam skala sebesar ini secara otomatis menyulut kecurigaan publik. Oleh sebab itu, pengelola pengadaan wajib membuka kartu dan menjawab pertanyaan kunci berikut secara mendesak:
- Berapa nilai riil Harga Perkiraan Sendiri (HPS)?
- Berapa banyak perusahaan yang sebenarnya bertarung dalam tender ini?
- Berapa angka penawaran resmi dari setiap peserta?
- Seberapa besar selisih antara nilai penawaran dengan pagu anggaran?
- Yang paling krusial: Apakah persaingan berlangsung secara sehat dan transparan, atau sekadar formalitas?
Memang benar bahwa nilai proyek yang jumbo tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Meskipun demikian, semakin besar uang publik yang dipertaruhkan, semakin wajib hukumnya bagi pejabat pengadaan untuk membuka seluruh prosesnya tanpa ada yang disembunyikan.
Monopoli Vendor: Mengapa Pemenang Proyek Terus Berulang?
Pola janggal berikutnya mendominasi sektor jasa keamanan (outsourcing). Dua paket Petugas Keamanan Outsourcing—masing-masing bernilai Rp3,81 miliar dan Rp3,99 miliar—jatuh ke tangan satu penyedia yang sama, yakni Satya Haprapu Perkasa. Akibatnya, vendor tunggal ini mengantongi dana publik hingga Rp7,80 miliar.
Meskipun proyek ini masih berjalan dan belum menyentuh ranah hukum, pimpinan auditor internal wajib mengusut tuntas konfigurasi pemaketan tersebut. Apakah kedua kebutuhan ini benar-benar berbeda secara substansi, ataukah sengaja dipecah demi meloloskan skema pemaketan tertentu?
Pola monopoli serupa juga merambah sektor kebersihan dan pertamanan. PT Bangunpapan Idaman secara mengejutkan menyapu bersih paket Kebersihan senilai Rp4,04 miliar sekaligus paket Pertamanan sebesar Rp3,13 miliar. Dengan demikian, vendor ini menyerap anggaran negara sebesar Rp7,17 miliar.
Tentu saja, menunjuk penyedia yang sama bukanlah bukti pelanggaran hukum. Namun demikian, ketika uang rakyat bernilai miliaran rupiah terus mengalir ke lubang yang sama, publik berhak membongkar alasan dasar di balik keputusan tersebut.
Angka Identik dan Anomali Kode RUP: Indikasi Rekayasa Harga?
Kejanggalan yang lebih menggelitik muncul pada tender Sewa Bus KKN Ganjil. Dua paket pengadaan tercatat memiliki nilai yang persis sama hingga digit terakhir: Rp420,5 juta, meski dimenangi oleh dua vendor berbeda.
Logika sederhana memicu pertanyaan tajam: Bagaimana mungkin dua kegiatan berbeda memiliki rute, volume, durasi, spesifikasi armada, dan struktur biaya yang 100% identik hingga menghasilkan angka riil yang sama persis? Memang, peluang matematis itu ada. Namun justru karena itulah, auditor harus menyita dokumen pendukung demi memastikan tidak ada rekayasa HPS maupun pengondisian harga.
Selain itu, anomali membagongkan juga mengintai sewa alat operasional kerja sama ITERA–Kementan. Tiga transaksi milik ADHI PUTRA PERKASA tercatat bernilai Rp31,86 juta, Rp6,99 juta, dan Rp13,21 juta. Anehnya, ketiga transaksi berbeda ini menggunakan satu kode RUP yang sama.
Apakah pengelola sengaja memecah satu paket besar menjadi beberapa transaksi kecil untuk menghindari metode pengadaan tertentu? Sebab, tata cara pemaketan bukan sekadar urusan teknis di atas kertas; strategi pemaketan menentukan hidup-matinya iklim kompetisi vendor.
Misteri Layanan Internet dan Pengadaan Barang Tanpa Rincian
Sektor infrastruktur digital juga menyisakan tanda tanya besar. ITERA menggelontorkan paket langganan internet utama senilai Rp3,60 miliar kepada Telemedia Dinamika Sarana. Namun pada saat yang sama, muncul paket dengan nama yang persis sama bernilai Rp119,88 juta dari penyedia yang berbeda.
Jika kedua paket ini mengover lokasi dan fungsi yang berbeda, penjelasannya tentu sangat mudah. Sebaliknya, jika ruang lingkupnya ternyata tumpang tindih, publik patut mencurigai adanya pemborosan anggaran yang disengaja.
Selanjutnya, kecurigaan berlanjut ke pengadaan barang bernilai fantastis:
- Atribut KKN: Rp843,16 juta.
- Peralatan Elektronik Pusat Perencanaan Infrastruktur Pendidikan: Rp887,33 juta.
Total pengadaan dua barang ini menyentuh angka Rp1,73 miliar. Nilai Sebesar ini mewajibkan ITERA membeberkan rincian transparan: jumlah unit, spesifikasi teknis, merek, hingga harga satuan. Tanpa transparansi rincian ini, potensi mark-up harga sangat terbuka lebar.
Tuntutan Publik: Buka Data atau Biarkan Skandal Membesar!
Sederet temuan ini merupakan alarm keras bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan penegak hukum. Mereka harus segera memeriksa alur perencanaan hingga pembayaran uang negara sebesar Rp91,30 miliar ini.
ITERA tidak boleh bersembunyi. Mereka harus menjawab keraguan publik dengan menyerahkan data valid:
- Buka dokumen HPS.
- Buka metode pemilihan vendor.
- Buka daftar dan penawaran seluruh peserta tender.
- Buka rincian spesifikasi serta volume barang.
- Jelaskan alasan logis di balik penunjukan vendor berulang untuk proyek miliaran rupiah.
Transparansi bukan sekadar memajang angka di portal LPSE. Transparansi adalah keberanian membuktikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang ditilap. Bola kini berada di tangan pengelola pengadaan ITERA: Buktikan integritas dengan data transparan, atau biarkan prasangka publik berkembang menjadi skandal besar. (tim)
