LAMPUNG SELATAN, TINTA INFORMASI — Bukannya memadamkan gejolak, surat klarifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 26 Agustus 2026 justru kian menyiram bensin ke dalam api. Pernyataan resmi tersebut bukannya membersihkan nama instansi, melainkan membongkar borok ketidaksesuaian data Paket Gaib pengadaan Tahun Anggaran 2025 yang teramat mencolok.
Publik kini menuntut pembuktian matematis, bukan dongeng normatif di atas kertas.
Titik krusial skandal ini bersumber dari jejak digital E-Katalog yang merekam 639 paket pengadaan dengan total nilai mencapai Rp3,75 miliar. Namun, Bappeda Lamsel secara sepihak memprotes data tersebut dan mengklaim hanya mengelola 282 paket.
Artinya, ada 357 “paket gaib” yang menguap dari penjelasan resmi! Ke mana selisih ratusan paket tersebut mengalir?
Sembunyi di Balik Bahasa Regulasi dan Tameng Prosedur
Dalam rilis jawabannya, Bappeda berdalih bahwa anggaran 2025 dialokasikan untuk operasional rutin—mulai dari gaji THLS (Rp1,020 miliar), tagihan listrik, air, internet, BBM, pemeliharaan kendaraan dinas, hingga penyusunan dokumen perencanaan. Mereka membanggakan proses SiRUP hingga e-purchasing yang diklaim sudah sesuai Standar Biaya Umum (SBU) dan regulasi.
Namun, narasi defensif itu justru memperlihatkan sikap buang badan dari substansi utama:
- Bukan Cuma Soal Alokasi: Persoalan utamanya bukan sekadar ke mana uang rakyat dialirkan, melainkan mengapa ada jurang perbedaaan fantastis sebanyak 357 paket antara sistem E-Katalog resmi milik pemerintah dengan catatan internal Bappeda.
- Nir-Rekonsiliasi Data: Klarifikasi Bappeda sama sekali kosong dari rincian teknis. Mereka tidak mampu memaparkan rekonsiliasi data yang menjelaskan mengapa angka transaksi digital bisa membengkak jauh melampaui klaim internal mereka.
Klaim Tanpa Data Adalah Oposisi Realita
Klarifikasi memang hak setiap instansi, tetapi dalam tata kelola keuangan negara, slogan “sudah sesuai aturan” tanpa bukti data transparan hanyalah omong kosong. Untuk menghentikan spekulasi liar dan dugaan manipulasi anggaran, Bappeda Lamsel tidak bisa lagi bersembunyi.
Bappeda Lamsel kini ditantang secara terbuka untuk membongkar:
- Rincian Valid Bappeda: Buka secara blak-blakan daftar 282 paket yang mereka klaim sebagai data sah.
- Bedah Jejak Digital E-Katalog: Buka asal-usul teknis dari 639 transaksi yang nyata-nyata terekam dalam sistem E-Katalog.
Ini bukan sekadar riak polemik biasa, melainkan pertaruhan akuntabilitas anggaran publik. Apakah selisih 357 paket gaib ini bisa dipertanggungjawabkan secara matematis dan jujur, ataukah Bappeda Lamsel akan terus berlindung di balik tameng ketaatan prosedur semata demi menutup-nutupi kejanggalan. (tim)
TINTA INFORMASI tetap konsisten mengawal isu ini dan membuka ruang bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki selisih data yang janggal tersebut.
