TINTA INFORMASI, OKI — Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), M. Abbas Umar, mendesak pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah nyata dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang masih dirasakan masyarakat.
Abbas menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan menyampaikan alasan atau menunjukkan aktivitas di lapangan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan solusi konkret agar kebakaran dapat ditangani secara menyeluruh dan dampak kabut asap tidak terus berlarut.
Ia mengatakan pemerintah memiliki dukungan anggaran maupun peralatan untuk menangani karhutla. Selain itu, upaya penanganan juga mendapat dukungan dari unsur TNI dan Polri.
“Pemerintah wajib mencari solusi, bukan alasan. Anggaran ada, alat juga sudah siap, bahkan sudah dibantu TNI dan Polri. Kalau masih belum ada solusi, bagaimana ini? Kasihan masyarakat yang benar-benar bekerja dan mereka yang terdampak langsung oleh kabut asap,” tegas Abbas.
Menurutnya, kabut asap bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi telah bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kondisi udara yang tercemar asap dapat mengganggu aktivitas warga, termasuk menimbulkan keluhan seperti sesak napas dan mata terasa pedih.
Karena itu, Abbas meminta penanganan karhutla dilakukan secara serius dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun dokumentasi lapangan.
“Jangan hanya gaya dan eksen saja. Yang dibutuhkan masyarakat adalah bukti nyata dan solusi. Kalau memang ada kebakaran, harus ditangani sampai selesai dan penyebabnya juga harus diusut,” ujarnya.
Soroti Dugaan Lahan Bekas Terbakar Ditanami Sawit
Selain persoalan kabut asap, Abbas juga menyoroti kondisi sejumlah lahan yang menurutnya setelah mengalami kebakaran kemudian diduga dimanfaatkan untuk penanaman kelapa sawit.
Ia mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab apabila dugaan tersebut benar terjadi. Menurutnya, kondisi itu perlu ditelusuri untuk memastikan apakah terdapat aktivitas pembukaan atau penguasaan lahan yang melanggar ketentuan.
“Setelah terbakar, tiba-tiba lahan tersebut ditanami sawit. Ini ulah siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau memang benar terjadi, harus diselidiki secara serius. Jangan sampai masyarakat hanya melihat dan bertanya-tanya, sementara pihak yang mengetahui justru seolah-olah tidak tahu,” kata Abbas.
Abbas meminta aparat penegak hukum bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan secara menyeluruh apabila menemukan indikasi adanya pelanggaran dalam pemanfaatan lahan setelah terjadinya kebakaran.
Ia menegaskan proses pemeriksaan tetap harus berlandaskan fakta dan bukti. Menurutnya, dugaan tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menuduh pihak tertentu. Namun, pada saat yang sama, setiap indikasi pelanggaran juga tidak semestinya diabaikan.
“Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Tetapi dugaan juga jangan dibiarkan. Periksa, telusuri dan ungkap fakta sebenarnya,” ujarnya.
Abbas berharap pemerintah dan aparat terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat apabila ditemukan persoalan di lapangan. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar tidak muncul spekulasi maupun prasangka di tengah masyarakat.
“ Masyarakat berhak mendapatkan udara yang sehat dan mengetahui siapa yang bertanggung jawab apabila memang terjadi pelanggaran,” pungkasnya. (abs)
