LAMPUNG, TINTA INFORMASI – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung kembali sukses mencetak prestasi membanggakan—bukan karena inovasi medisnya, melainkan karena konsistensinya menghiasi sorotan tajam publik. Bagaimana tidak, di saat para tenaga kesehatan (nakes) harus berjuang di garis depan merawat nyawa pasien, hak finansial mereka justru dikabarkan mandek hingga lima bulan lamanya. Sebuah rekor kesabaran yang luar biasa bagi para pencari nafkah di era modern.
Krisis kepercayaan ini bermula ketika keluhan terbuka para pegawai mendadak viral di media sosial dan grup percakapan internal pada akhir September 2026. Alih-alih fokus bekerja menyelamatkan nyawa manusia, para pahlawan kesehatan ini justru dipaksa memikirkan cara bertahan hidup akibat tertundanya pembayaran Jasa Pelayanan (Jaspel), insentif, hingga iuran BPJS.
Kemarahan publik kian memuncak karena muncul dugaan bahwa anggaran operasional non-medis tertentu jauh lebih diistimewakan ketimbang hak dasar para tenaga medis. Rupanya, estetika meja birokrasi jauh lebih penting daripada perut nakes yang meronta.
Klarifikasi Berbuah Cibiran: “Alhamdulillah Tinggal 20 Persen”
Menanggapi sorotan publik yang kian membara, Direktur RSUDAM Lampung, Imam Ghozali, akhirnya angkat bicara melalui rekaman wawancara. Dengan penuh percaya diri, ia menyatakan bahwa pihak manajemen memiliki komitmen dan niat baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang tertunda.
Menurutnya, dari total kewajiban pembayaran yang mangkrak sejak tahun 2025, pihak manajemen telah merealisasikan pelunasan hingga lebih dari 80 persen per Agustus ini. Dengan kataan lain, sisa kewajiban yang belum dibayarkan tinggal menyisakan sekitar 20 persen saja.
Berikut transkripsi suara dari video wawancara di akun TikTok Tribun yang diunggah pada Selasa, 29 September 2026:
“Kami punya kewajiban dan kami komit dengan niat baik untuk menyelesaikan semua pembayaran. Dan dari sekian miliar yang di tahun 2025 tidak terbayar, alhamdulillah sampai dengan Agustus ini sudah lebih dari 80%, sehingga tersisa 20% lah.”
Sebuah pernyataan yang sangat menenangkan—tentu saja, jika Anda adalah pejabat yang rekeningnya tidak macet selama lima bulan.
Netizen Turun Tangan: Antara “Ngibul” dan Obat Kosong
Alih-alih meredakan ketegangan, klaim pelunasan “tinggal 20 persen” tersebut justru sukses memicu gelombang kritik pedas, kecaman, hingga satire tajam dari warganet. Kolom komentar pada unggahan video wawancara tersebut langsung diserbu oleh publik yang kritis:
- Tudingan Bohong Berjamaah: Sebagian besar warganet secara terbuka meragukan kebenaran klaim manajemen, melontarkan tuduhan langsung dengan menyebut pernyataan tersebut sebagai “bohong”, “ngibul”, hingga “hoax”. Rupanya kalkulator publik lebih jujur daripada laporan birokrasi.
- Ekspresi Ejekan Sinis: Kolom komentar dipenuhi respons sinis bernada keheranan, seperti pertanyaan retoris “yang benar pak??”, “aahhh masa siiiih”, hingga celetukan singkat penutup diskusi: “preeeeet” dan “macet”.
- Empati untuk Nakes & Ironi Fasilitas: Publik turut menyuarakan keprihatinan mendalam atas nasib nakes yang bekerja tulus mengurus nyawa tetapi kesejahteraannya diabaikan. Isu ini langsung klop dengan buruknya fasilitas pelayanan, termasuk keluhan obat-obatan rumah sakit yang sering kosong sehingga pasien terpaksa merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli obat di luar. Luar biasa, nakes tidak digaji, pasien harus beli obat sendiri—lalu anggaran miliaran rupiahnya mengalir ke mana?
- Kecurigaan Anggaran & Peringatan Moral: Publik mendesak transparansi anggaran menyeluruh, mencurigai adanya pengendapan dana hingga masalah korupsi menahun. Sejumlah netizen bahkan menyematkan peringatan spiritual agar pimpinan rumah sakit tidak berbuat zalim kepada bawahannya, mengingat doa orang yang terzolimi (dan gajinya ditahan) kabarnya langsung tembus ke langit.
Polemik ini membuktikan bahwa krisis di RSUDAM Lampung telah bertransformasi menjadi krisis kepercayaan publik yang akut. Ketika keringat nakes dihargai dengan janji, sementara birokrasi asyik berteori, sudah saatnya transparansi nyata ditegakkan—bukan sekadar pembelaan statistik sisa 20 persen. (tim)
