TINTA INFORMASI | PAKANBARU – Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disebut melibatkan kelompok di internal aparat. Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan itu dapat menimbulkan persoalan serius terhadap keamanan nasional, stabilitas pemerintahan, serta posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
Teguh menyampaikan pandangan tersebut saat berada di Pakanbaru, Riau, Rabu (4/11/2026). Menurutnya, keamanan informasi dan soliditas internal pemerintahan merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara di tengah dinamika geopolitik global.
Ia menjelaskan, stabilitas nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan militer dan kemampuan menjaga wilayah perbatasan. Lebih dari itu, negara juga harus memiliki sistem keamanan informasi yang kuat serta memastikan seluruh institusi pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum dan konstitusi.
“Ketika seorang kepala negara yang memegang kendali penuh atas kebijakan strategis nasional menjadi objek penyadapan oleh faksi di dalam negeri sendiri, hal ini mengirimkan sinyal bahaya yang menunjukkan adanya kerentanan struktural yang sangat serius bagi keamanan negara,” ujar Teguh.
Lebih lanjut, Teguh menilai isu tersebut perlu mendapat perhatian karena Indonesia saat ini tengah memperkuat peran diplomatiknya dalam berbagai forum internasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta membangun hubungan strategis dengan berbagai kekuatan dunia.
Namun, menurutnya, dugaan praktik spionase di lingkungan domestik berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai keamanan komunikasi kenegaraan dan stabilitas institusi pemerintahan.
Dalam hubungan internasional, kepercayaan terhadap suatu negara turut dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menjaga kerahasiaan informasi strategis, stabilitas politik, serta kepastian hukum. Karena itu, Teguh mengingatkan bahwa persoalan keamanan internal dapat berdampak terhadap persepsi mitra diplomatik dan investor internasional apabila tidak ditangani secara tepat.
GREAT Institute juga menilai dugaan tersebut perlu ditelusuri secara serius karena berpotensi memengaruhi posisi tawar strategis Indonesia. Menurut Teguh, kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik kelompok tertentu.
“Aksi spionase internal semacam ini berpotensi dimanfaatkan oleh aktor-aktor geopolitik asing yang ingin melihat Indonesia melemah dari dalam,” sambungnya.
Atas dasar itu, GREAT Institute mendorong pemerintah dan institusi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan negara. Langkah tersebut, antara lain, mencakup audit keamanan siber, penguatan perlindungan komunikasi kepresidenan, serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat.
Teguh juga menekankan pentingnya penegakan hukum secara transparan dan akuntabel. Setiap pihak yang terbukti melakukan tindakan di luar kewenangan dan melanggar ketentuan hukum harus diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya institusi pertahanan, keamanan, dan diplomasi, agar menjaga koordinasi serta soliditas dalam melindungi kepentingan nasional.
Menurutnya, kedaulatan geopolitik Indonesia harus tetap menjadi prioritas dan tidak boleh dikompromikan demi kepentingan politik jangka pendek.
GREAT Institute menyatakan akan terus mencermati perkembangan persoalan tersebut dari perspektif geopolitik dan keamanan nasional. Lembaga itu berharap setiap dugaan pelanggaran dapat diungkap melalui mekanisme hukum yang berlaku sehingga kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.
Catatan redaksi: Naskah ini menyajikan pandangan dan tudingan yang disampaikan narasumber. Dugaan penyadapan serta pihak yang disebut terlibat belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum tanpa verifikasi dan bukti independen. Untuk menjaga akurasi pemberitaan, konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut dalam narasi juga perlu diupayakan. (**)
