TINTA INFORMASI | JAKARTA – Aktivis pemuda Putri Nabila Damayanti, S.H., mengecam keras dugaan tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disebut-sebut melibatkan seorang perwira tinggi Polri.
Putri menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus segera mendapat perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa karena berpotensi menyangkut keamanan nasional dan perlindungan informasi strategis negara.
Ia menegaskan, Presiden Republik Indonesia merupakan kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Karena itu, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti dilakukan secara ilegal tanpa dasar hukum yang sah, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara, kewibawaan pemerintahan, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, yang dilakukan secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah, merupakan persoalan yang sangat serius. Ini bukan sekadar persoalan pribadi atau kelembagaan, melainkan menyangkut keamanan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ada informasi strategis dan rahasia negara yang wajib dilindungi,” ungkap Putri kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut juga menyayangkan apabila dugaan penyalahgunaan kewenangan benar-benar terjadi di lingkungan aparat penegak hukum.
Menurutnya, setiap aparat seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi, melindungi kepentingan negara, serta memastikan seluruh kewenangan dijalankan sesuai ketentuan hukum.
Oleh sebab itu, Putri meminta seluruh aparat penegak hukum, khususnya lembaga yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, segera mengusut persoalan tersebut secara profesional, transparan, objektif, dan independen.
“Kami meminta agar persoalan ini diusut sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti dan unsur pelanggaran hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, pangkat, ataupun kedudukan tertentu. Hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara,” tegasnya.
Putri Nabila: Jangan Ada Institusi yang Kebal Hukum
Lebih lanjut, Putri menegaskan bahwa jabatan dan pangkat tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk berada di atas hukum. Sebaliknya, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab moral, etik, dan hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan institusi penegak hukum lainnya harus dijaga melalui tindakan nyata, transparansi, serta komitmen terhadap penegakan hukum.
“Sebagai aparat yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, setiap pejabat penegak hukum harus memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Selain itu, Putri meminta agar penegakan hukum tidak dilakukan secara tebang pilih. Setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran harus menjalani pemeriksaan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, tanpa memandang latar belakang, jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Minta Keamanan Presiden dan Marwah Institusi Negara Dijaga
Putri Nabila menambahkan, menjaga keamanan Presiden bukan semata-mata berkaitan dengan perlindungan seorang pejabat negara. Lebih dari itu, hal tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlangsungan penyelenggaraan negara.
Ia berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik politik yang justru mengaburkan substansi dugaan pelanggaran. Sebaliknya, pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengedepankan fakta, bukti, serta ketentuan perundang-undangan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Negara ini dibangun atas dasar konstitusi dan supremasi hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Kita harus menjaga marwah kepresidenan, kehormatan institusi negara, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika terbukti melakukan pelanggaran, tindakan tersebut harus diproses sesuai hukum. Kami meminta kepada Presiden untuk mencopot pangkat dan seluruh tanda jasa pelaku penyadapan di depan umum, karena mereka sebagai pengkhianat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Putri berharap persoalan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan profesionalisme aparat, serta memastikan seluruh institusi negara menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi.
“Presiden adalah simbol kepemimpinan negara yang harus dihormati, sementara hukum adalah panglima yang harus ditegakkan. Jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap institusi negara terkikis akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Putri. (Mgy)
