TINTAINFORMASI.COM, LAMPUNG UTARA –Program Saluran Perpipaan Air Minum (SPAM) Dana Alokasi Khusus 2022 melalui Dinas PUPR Lampung Utara yang terletak di Desa Ketapang diduga asal jadi pasalnya
diduga lemahnya pengawasan dari instansi terkait.
Telihat jelas dari tiang pengecoran yang yang rontok akibat konstruksi yang tak sesuai spesifikasi seperti kekurangan semen dan tidak menggunakan molen.
Ketua Kelompok pekerja masyarakat (KSM), Marsudi ketika ditemui dilokasi sedang tidak ada ditempat hanya bertemu dengan pekerja nya, dan menjelaskan bahwa pekerjaan itu sesuai perintah dari KSM.
“Kami hanya disuruh ngecor dan bangun saja pak untuk lebih jelas nya ketemu saja langsung dengan ketua ksm nya” ujar pekerja.
Belum lagi proyek perluasan pipanisasi tersebut yang bernilai lebih dari 900 juta tak didukung standar keselamatan bagi pekerja yang notabene sangat berisiko tinggi.
“Helm dari mana yang bisa dipake karena tidak disediakan KSM pekerja itu bang, padahal harusnya itu ada karena dianggarkan dalam pekerjaan belum lagi papan informasi agar masyarakat Ketapang khususnya bisa mengetahui jelas penggunaan anggaran itu karena duit itu milik negara tapi mereka ngak ada” jelas salah satu warga yang dirahasiakan namanya.
Dirinya juga menyebutkan bahwa sudah banyak wartawan dan LSM yang melihat pekerjaan tapi tak pernah ada teguran ke mereka.
“Kalo pejabat Dinasnya malah ngak pernah liat kami bang, turun periksa pekerjaan” pungkas nya.
Terpisah dihubungi Kepala Desa Ketapang, Yamin Aria melalui sambungan telepon enggan memberikan komentar dan pesan What’s app hanya dibaca.
Sementara Camat Sungkai Selatan Ria Yuliza ketika dikonfirmasi lewat telpon menjelaskan hanya sebetas mengetahui ada nya bangunan SPAM didesa ketapang yang terletak di dusun bendungan sabtu (08/10/22)
“Pihak kecamatan Sungkai Selatan tidak terlibat atau dilibatkan dalam pembangunan SPAM yang berasal dari dinas PUPR tersebut namun segera kami akan mengkroscek pekerjaan itu” ujar Ria.
Sungguh disayangkan bangunan tersebut terkesan asal jadi, dan di minta kepada pihak terkait untuk mengawasi. (Bams)
