TINTAINFORMASI.COM| PESAWARAN – Dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional mendapat perhatian berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Evi Susina, SH, yang akrab disapa Bunda Evi.
Ia mengecam keras dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata karena menyangkut kehormatan kepala negara, keamanan nasional, kedaulatan negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Bunda Evi menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia merupakan simbol negara dan pemegang mandat konstitusional dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, setiap tindakan yang diduga melanggar hukum terhadap kepala negara harus mendapatkan perhatian serius dan ditangani secara profesional oleh aparat penegak hukum.
“Kalau benar terjadi penyadapan tanpa prosedur dan tanpa dasar hukum terhadap Presiden Republik Indonesia, saya mengecam keras tindakan tersebut. Ini bukan persoalan pribadi, melainkan persoalan serius yang menyangkut kehormatan kepala negara, keamanan negara, serta kedaulatan bangsa Indonesia,” tegas Bunda Evi.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan bangsa, bukan disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, apalagi terhadap kepala negara dan sejumlah pejabat maupun tokoh masyarakat.
Bunda Evi juga menekankan bahwa penyadapan merupakan tindakan yang memiliki aturan dan mekanisme hukum tersendiri. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak atau institusi mana pun yang menggunakan kewenangan di luar ketentuan perundang-undangan.
“Negara kita adalah negara hukum. Artinya, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan, jabatan, maupun kewenangan sehingga bisa bertindak semena-mena dan melanggar aturan. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Ia meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, transparan, objektif, dan profesional. Tidak hanya mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga menelusuri motif, tujuan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Jangan sampai persoalan ini berhenti hanya pada beberapa orang yang diduga terlibat. Harus diungkap secara terang benderang siapa yang memerintahkan, bagaimana prosesnya, apa motifnya, dan apakah ada pihak lain yang ikut bertanggung jawab. Semua harus berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang sah,” katanya.
Lebih lanjut, Bunda Evi menyampaikan bahwa dirinya mendukung langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas nasional serta memastikan seluruh institusi negara bekerja sesuai tugas dan kewenangannya.
Namun demikian, ia mengingatkan agar proses penegakan hukum tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, hak asasi manusia, dan kepastian hukum.
“Kita tidak boleh membangun opini yang mendahului proses hukum. Siapa pun yang diperiksa maupun ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak hukum. Tetapi apabila nantinya terbukti melakukan pelanggaran, maka harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan ada tebang pilih,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat di Kabupaten Pesawaran, Bunda Evi juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta bijak dalam menggunakan media sosial.
Menurutnya, persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap menjadi prioritas di tengah munculnya berbagai persoalan nasional.
“Jangan sampai persoalan ini justru memecah belah persatuan bangsa. Kita harus tetap menjaga kondusivitas, menghormati proses hukum, dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Kritik dan pengawasan masyarakat tentu penting, tetapi harus disampaikan secara bertanggung jawab,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Bunda Evi berharap peristiwa ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan kewenangan, meningkatkan keamanan informasi negara, serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.
“Indonesia adalah negara besar yang berdiri atas dasar konstitusi dan supremasi hukum. Siapa pun yang memegang jabatan harus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Jangan khianati kepercayaan rakyat. Presiden harus dihormati, negara harus dijaga, dan hukum harus menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Evi Susina.
(RED)
