Tintainformasi.com, Ogan Ilir — Dunia politik di Ogan Ilir dan Sumatera Selatan (Sumsel) diguncang kabar panas lagi. Kali ini bakal melibatkan mantan oknum mantan pejabat Wakil Gubernur Sumsel atas dugaan penyerobotan lahan milik seorang warga, seluas 1,7 hektar di Tanjung Senai, Indralaya, Ogan Ilir.
Kasus ini tidak main-main, mengingat tanah tersebut kini telah berubah menjadi kompleks perkantoran pemerintahan pemkab Ogan Ilir.
Pemilik/ ahli waris tanah yang merasa haknya dirampas, mengaku bahwa ia telah berusaha menyelesaikan masalah ini melalui jalur komunikasi dengan si oknum mantan pejabat Wagub tersebut. Bahkan, ia bersama keluarganya pernah mendatangi kediaman di Palembang, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Merasa kecewa dan marah karena usahanya untuk mendapatkan keadilan tidak membuahkan hasil. Ia bertekad akan membawa kasus ini ke ranah hukum untuk memperjuangkan haknya.
“Tanah orang tua kami dirampas tanpa kompensasi apapun. Kami akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan!”
Kasus ini mengguncang dunia politik lokal dan mengundang perhatian dari publik luas. Banyak yang mempertanyakan bagaimana bisa tanah milik warga beralih fungsi menjadi kompleks perkantoran tanpa proses yang jelas dan ganti rugi?
Kasus ini juga menarik perhatian publik dan memunculkan kembali diskusi mengenai penggunaan lahan oleh pemerintah daerah kabupaten Ogan Ilir?
Karena, desas desusnya banyak juga masyarakat yang menjadi korban serupa tanahnya yang juga diduga diserobot tapi tidak kuasa untuk bersuara lantang.
Untuk diketahui, tanah ini milik ahli waris atas nama inisial KFW (almarhum) dan telah bersertifikat dengan nomor Sertifikat Hak Milik 04.16.06.06.1.##### diterbitkan tahun 2013. Kalau tidak salah saat itu komplek perkantoran Tanjung Senai baru akan dibangun. **
