Tintainformasi.com, Lampung Tengah —-Upaya mengungkap dugaan mark up di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Selagai Lingga, Terus di kebut Komisi I DPRD Lampung Tengah.
Program PTSL yang ada di Kampung Tanjung Ratu, Seakan menjadi tempat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan.
Hal ini tentu tidak dibenarkan dan membuat Ketua Komisi I Baroji menjadi berang, serta buka suara terkait maraknya penarikan biaya PTSL yang di luar ketentuan.
“Kami belum bersurat ke pihak Kepala Kampung maupun Pokmas, tapi saya coba menghubungi melalui handphone belum diangkat,”kata Baroji.
Tidak berhenti disitu saja, Ketua Komisi I minta klafikasi kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Tengah, pihaknya pun siap di temukan dengan pihak terkait.
“Saya juga sudah konfimasi kepada pihak BPN, dan siap di panggil sebelum ini menjadi atensi pihak penegak hukum,”tegasnya.
Ketua Komisi dalam waktu dekat akan mengatur waktu bersama anggota untuk melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait.
“Ini waktu sudah mepet dengan Pilkada, nanti kita akan agendakan pemanggilan resmi kepada Pokmas, Kepala Kampung, dan BPN,”tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, di Sinyalir dimanfaatkan oleh diduga Kepala Kampung Ali Sadikin dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau Ketua Panitia PTSL Musa, dijadikan sebagai lahan Pungutan Liar (Pungli) untuk memperkaya diri pribadi dan atau kelompok.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Wartawan Tinta Informasi beserta Tim Investigasi dilapangan, untuk pelaksanaan teknis dilapangan terkait adanya informasi penarikan sejumlah uang 800 ribu rupiah s/d 1.100 satu juta seratus ribu rupiah untuk proses Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) perbidang atau perbuku/serfikat yang telah di Programkan Pemerintah
