Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026 dengan Instansi Vertikal/Dialogue board Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi instansi vertikal.
Penandatanganan dilakulan oleh Plt. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana dan perwakilan dari unsur TNI dan Polri.
Kegiatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah merupakan bentuk komitmen nyata memperkuat sinergi antara Pemprov Lampung dan Instansi vertikal.
Kegiatan yang digelar di ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/02/2026), disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama unsur Dialogue board Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa hibah ini bukan sekadar kewajiban administrasi atau program rutin tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan visi pembangunan Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
“Melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” ucap Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur berharap agar hibah yang diberikan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh jajaran Forkopimda agar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung.
Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran TNI-Polri di wilayah Lampung.
Dukungan melalui mekanisme hibah daerah, menurutnya bukan sekadar bentuk administratif, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat stabilitas wilayah, meningkatkan kesiapan satuan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa setiap dukungan yang diberikan melalui hibah daerah akan dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan manfaat hibah benar-benar dirasakan masyarakat.
Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan TNI-Polri sangat dibutuhkan guna menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, penanggulangan bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
