TINTA INFORMASI, Lampung – Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah secara virtual di Ruang Rapat Wakil Bupati Tanggamus, Senin (20/7/2026).
Rakor dipimpin Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tanggamus Hendra Wijaya Mega. Kegiatan tersebut turut dihadiri Inspektur Kabupaten Tanggamus Suhendar Z, Kepala Dinas Perikanan Darma Setiawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dharma Saputra, unsur Polres Tanggamus, Kodim 0424/Tanggamus, Kejaksaan Negeri, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Tanggamus, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tanggamus Hendra Wijaya Mega menjelaskan, rakor membahas perkembangan inflasi nasional maupun Provinsi Lampung, kondisi harga komoditas pangan di Kabupaten Tanggamus, neraca ketersediaan bahan pangan, hingga evaluasi pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi sepanjang tahun 2026.
“Rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan pangan, sekaligus mengevaluasi langkah-langkah pengendalian inflasi agar tetap efektif,” ujar Hendra.
Berdasarkan laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tanggamus per 20 Juli 2026, inflasi nasional secara tahunan (year on year/y-on-y) pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen, sedangkan secara bulanan (month to month/m-to-m) terjadi deflasi sebesar 0,44 persen. Penyumbang inflasi nasional terbesar berasal dari komoditas emas perhiasan, bensin, ikan segar, dan beras.
Sementara itu, Provinsi Lampung mencatat inflasi tahunan sebesar 2,46 persen dengan inflasi bulanan sebesar 0,55 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar, disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, perumahan beserta utilitas rumah tangga, serta transportasi. Di sisi lain, kelompok pendidikan mengalami deflasi sebesar 1,18 persen.
Untuk kabupaten/kota yang menjadi sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Mesuji sebesar 3,25 persen, sedangkan terendah terjadi di Kota Bandar Lampung sebesar 2,08 persen.
Di Kabupaten Tanggamus, perkembangan harga komoditas strategis yang dipantau melalui Sistem Informasi Komoditas Pangan dan Pertanian (SIKOPP) menunjukkan sebagian besar harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Harga beras medium bertahan di angka Rp13.125 per kilogram, gula pasir Rp17.300 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp20.750 per liter, daging ayam ras Rp27.750 per kilogram, serta daging sapi Rp130.000 per kilogram.
Beberapa komoditas mengalami perubahan harga, di antaranya telur ayam ras yang naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Sebaliknya, bawang merah turun menjadi Rp36.750 per kilogram dan cabai merah besar turun menjadi Rp35.750 per kilogram, sementara harga cabai rawit tetap stabil di angka Rp41.750 per kilogram.
Dari sisi ketersediaan pangan, Kabupaten Tanggamus masih berada dalam kondisi surplus untuk berbagai komoditas utama. Ketersediaan beras mencapai 106.675 ton, jauh melampaui kebutuhan sebesar 5.297 ton sehingga masih terdapat surplus sekitar 101.379 ton.
Kondisi surplus juga terjadi pada sejumlah komoditas lainnya, seperti jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai besar, daging sapi atau kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, hingga minyak goreng. Kondisi tersebut menunjukkan pasokan pangan di Kabupaten Tanggamus masih dalam kategori aman.
Laporan TPID juga memaparkan perkembangan Indikator Perkembangan Harga (IPH) sebagai tolok ukur potensi inflasi di daerah non-IHK. Pada minggu kedua Juli 2026, IPH Kabupaten Tanggamus tercatat sebesar 0,06 persen yang dipengaruhi perubahan harga gula pasir, tepung terigu, dan bawang merah. Adapun rata-rata IPH Juni 2026 mencapai 0,40 persen dengan fluktuasi harga yang didominasi komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
Sepanjang tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah melaksanakan berbagai langkah strategis dalam pengendalian inflasi. Upaya tersebut meliputi penyusunan roadmap TPID, High Level Meeting yang dipimpin Wakil Bupati, penyelenggaraan bazar pasar murah menjelang Ramadan, operasi pasar LPG 3 kilogram bersubsidi, Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah kecamatan, operasi pasar minyak goreng serentak, capacity building TPID bersama Kejaksaan Negeri Kotaagung, hingga penyusunan neraca pangan daerah.
“Berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi,” kata Hendra.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengendalikan inflasi daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menjamin ketersediaan pasokan pangan, serta mempertahankan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. (**)
