TINTA INFORMASI, LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah pesisir. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah perangkat mitigasi, mulai dari tower sirene peringatan dini tsunami, jalur evakuasi, hingga titik kumpul dan lokasi pengungsian.
Pengecekan tersebut dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan bersama sejumlah instansi terkait pada Selasa (8/9/2026). Kegiatan menyasar sejumlah lokasi di Kecamatan Kalianda dan Rajabasa.
Langkah tersebut dilakukan menindaklanjuti instruksi Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh perangkat kesiapsiagaan bencana dapat berfungsi ketika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPBD melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, TNI-Polri, serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan, Maturidi, mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung evakuasi sekaligus melihat langsung kondisi perangkat di lapangan.
“Untuk di Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda semua unsur terpenuhi. Destana (Desa Tangguh Bencana) ada, jalur evakuasinya ada, titik kumpulnya ada, tempat pengungsiannya ada, tower tsunami ada dan berfungsi dengan baik,” ujar Maturidi.
Tower Tsunami Sukaraja Bermasalah
Selain wilayah Kalianda, pemeriksaan dilanjutkan di Kecamatan Rajabasa dengan menyasar Desa Banding, Desa Sukaraja, dan Desa Way Muli Induk.
Hasil pemeriksaan menunjukkan Desa Banding dan Desa Way Muli Induk telah memiliki sejumlah komponen kesiapsiagaan bencana. Di antaranya kepengurusan Desa Tangguh Bencana (Destana), jalur evakuasi, titik kumpul, lokasi pengungsian, serta tower peringatan dini tsunami yang dapat berfungsi.
Namun, kondisi berbeda ditemukan di Desa Sukaraja.
BPBD menemukan adanya gangguan pada tower peringatan dini tsunami di lokasi tersebut. Perangkat diketahui dapat terpantau berfungsi dari kantor, tetapi tidak berfungsi ketika dilakukan pemeriksaan langsung di lapangan.
“Dari empat lokasi yang menjadi titik pengecekan hari ini, hanya di Sukaraja yang sedikit bermasalah. Tower-nya memang ada permasalahan. Jika dipantau dari kantor, dia berfungsi, tetapi di lokasi tidak berfungsi. Ini segera kita laporkan ke pusat,” kata Maturidi.
Temuan tersebut, menurut Maturidi, menjadi salah satu alasan pentingnya pemeriksaan perangkat mitigasi secara berkala. Sebab, kondisi sistem yang terlihat normal dari pusat pemantauan belum tentu menunjukkan kondisi sebenarnya di lokasi.
“Kalau tidak dicek langsung, kita tidak akan tahu kondisi riilnya di lapangan,” ujarnya.
Maturidi menegaskan keberadaan sistem peringatan dini merupakan bagian penting dalam upaya mengurangi risiko korban jiwa ketika terjadi bencana, khususnya di kawasan pesisir yang memiliki potensi ancaman tsunami.
Selain sirene peringatan dini, kesiapan jalur evakuasi, titik kumpul, lokasi pengungsian, serta kapasitas masyarakat dalam merespons peringatan juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem mitigasi bencana.
Karena itu, hasil temuan di Desa Sukaraja akan segera dilaporkan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Perbaikan diharapkan dapat dilakukan agar perangkat peringatan dini tersebut benar-benar siap digunakan ketika dibutuhkan.
Pemkab Lampung Selatan menilai kesiapsiagaan bencana tidak cukup hanya dengan memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kesiapan seluruh perangkat evakuasi dan kemampuan masyarakat merespons situasi darurat juga harus dipastikan.
Dengan pemeriksaan secara berkala dan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah berharap sistem mitigasi bencana di kawasan pesisir Lampung Selatan semakin siap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk ancaman tsunami. (rs)
