Ibarat pepatah nila setitik rusak susu sebelanga, skandal besar di almamaternya otomatis menyeret kredibilitas sang hakim ke tengah badai kecurigaan masyarakat.
Menanggapi riuh rendah keraguan publik, Arsul Sani sebenarnya tidak tinggal diam. Jauh sebelum isu ini kembali memanas, tepatnya pada Senin, 17 November 2025, ia menggelar konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, demi menepis tudingan miring soal ijazah palsu.
Alih-alih sekadar melempar janji manis, Arsul membawa seluruh amunisi pembuktiannya ke hadapan awak media. Ia memamerkan wujud fisik ijazah aslinya, transkrip nilai, dokumen legalisasi resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Warsawa, hingga potret kenang-kenangan saat ia menjalani prosesi wisuda.
“Saya harus cepat, tapi ijazah asli ini,” ujar Arsul tegas sambil mengangkat dokumen kelulusannya agar tersorot kamera wartawan.
Dalam kesempatan itu, Arsul juga menceritakan lika-liku perjalanan akademiknya yang ternyata cukup panjang dan berliku. Ia mengawali perjuangan meraih gelar S3 sejak tahun 2011 di Glasgow Caledonian University, Skotlandia.
Sayangnya, kesibukan luar biasa sebagai anggota DPR RI periode 2014–2019 memaksanya mengubur sementara mimpi kelulusan di Skotlandia tersebut.
Tak mau menyerah pada keadaan, Arsul lantas mencari kampus alternatif yang bersedia menerima transfer kredit studinya hingga akhirnya ia berlabuh di Collegium Humanum pada Agustus 2020.
Kerja kerasnya pun membuahkan hasil saat ia menuntaskan disertasi pada Juni 2022 dan resmi mengenakan toga wisuda di Warsawa pada Maret 2023.
Kala itu, ia menulis penelitian mendalam mengenai titik temu antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan hukum pemberantasan terorisme di Indonesia pascatragedi Bom Bali.
Polemik keabsahan ijazah sang hakim ini bahkan sempat bergulir ke meja pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Melalui putusan resmi pada 11 Desember 2025, MKMK menyatakan bahwa Arsul Sani tidak terbukti melakukan pelanggaran etik terkait dugaan pemalsuan maupun penggunaan ijazah doktoral palsu.
Meski demikian, MKMK memberikan catatan penting yang membuat publik tetap berpikir kritis. Lembaga pengawas etik tersebut menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menilai validitas maupun kredibilitas Collegium Humanum sebagai sebuah institusi pendidikan.
Pada akhirnya, meski Arsul sudah mengantongi legitimasi etik dari MKMK dan menunjukkan bukti fisik lengkap, bayang-bayang skandal kampus Warsawa tersebut tampaknya masih akan terus menjadi bahan perbincangan hangat di warung kopi maupun lini masa media sosial. (NDH)
