Banner Top Up Produk Digital
BeritaInvestigasi

Wartawan Dilarang Liput Rapat di BPBD OKI, Dasar Hukum Penutupan Dipertanyakan

36
×

Wartawan Dilarang Liput Rapat di BPBD OKI, Dasar Hukum Penutupan Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini
Wartawan Dilarang Liput Rapat di BPBD OKI, Dasar Hukum Penutupan Dipertanyakan

TINTA INFORMASI | KAYUAGUNG – Sikap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang melarang sejumlah wartawan melakukan peliputan rapat di lingkungan instansi tersebut menuai sorotan. Pasalnya, rapat yang dihadiri sejumlah camat dan kepala badan itu berlangsung di dalam tenda BPBD OKI, Rabu (18/11/2026).

Peristiwa tersebut bermula ketika sejumlah awak media mendatangi lokasi untuk mengambil dokumentasi sekaligus meliput jalannya kegiatan. Namun, Pratama Suryadi, SP., yang terlihat duduk di meja rapat, justru meminta wartawan menghentikan aktivitas peliputan.

Scroll Untuk Baca Artikel
ADVERTISEMENT

“Stop, Pak. Jangan diliput, ini rapat tertutup kami,” demikian pernyataan yang disampaikan kepada awak media di lokasi.

Larangan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan rapat sebagai kegiatan tertutup. Terlebih, kegiatan berlangsung di dalam tenda yang secara fisik merupakan area terbuka.

Sejumlah wartawan pun mempertanyakan siapa pihak yang menetapkan status tertutup tersebut, apa landasan hukumnya, serta apakah materi pembahasan rapat benar-benar termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya, memang tidak seluruh kegiatan pemerintahan wajib dibuka untuk umum. Pemerintah dapat membatasi akses terhadap informasi tertentu apabila berkaitan dengan kepentingan yang secara tegas dilindungi undang-undang. Namun, setiap pembatasan semestinya memiliki alasan yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Advokat Soroti Aspek Hukum Pelarangan Peliputan

Dari perspektif hukum, tindakan pelarangan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik perlu ditelaah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Advokat H. Alfan Sari, SH., MH., MM., menjadi salah satu praktisi hukum yang relevan untuk dimintai pandangan mengenai batas kewenangan pejabat publik dalam mengatur akses peliputan serta perlindungan terhadap kemerdekaan pers.

Baca juga:  984 KPM di Kampung Kalidadi Kalirejo Terima Bansos Beras & Minyak Goreng, Kakam Buyung: Terima Kasih Pemerintah

Dalam konteks tersebut, Pasal 4 ayat (2) UU Pers menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) memberikan jaminan bahwa pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Bahkan, Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terhambat atau terhalangnya pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Meski demikian, penerapan ketentuan pidana tersebut harus melihat unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesengajaan, serta fakta dan bukti yang ada. Dengan demikian, penilaian terhadap peristiwa di BPBD OKI tetap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selain UU Pers, persoalan ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik. Sementara itu, ayat (2) menegaskan bahwa informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Kemudian, Pasal 17 mengatur sejumlah kategori informasi yang dapat dikecualikan dari keterbukaan publik. Artinya, penetapan informasi sebagai rahasia tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kehendak sepihak suatu instansi, tetapi harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Pasal 19 mewajibkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menetapkan informasi sebagai informasi yang dikecualikan.

Dengan demikian, alasan kerahasiaan suatu informasi harus memiliki landasan hukum serta pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga:  Mandek Dua Tahun, Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Tanggamus Mulai Dikepung Tekanan Publik

Namun, perlu dipahami bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik berbeda dengan hak wartawan untuk menghadiri dan mendokumentasikan seluruh pertemuan kedinasan secara langsung. Tidak setiap rapat pemerintahan otomatis terbuka untuk dihadiri media.

Kendati demikian, apabila penyelenggara kegiatan membatasi akses peliputan, pihak instansi semestinya mampu menjelaskan alasan dan dasar kebijakan tersebut. Pembatasan juga tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghalangi kemerdekaan pers secara melawan hukum.

Persoalan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga memiliki relevansi dengan pemikiran sejumlah filsuf dunia mengenai kebebasan berpendapat, transparansi, dan tanggung jawab kekuasaan.

Filsuf Inggris, John Stuart Mill, melalui pemikirannya tentang kebebasan berpendapat, menekankan pentingnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan serta menguji suatu pandangan melalui perdebatan terbuka.

Dalam kehidupan demokrasi, kritik merupakan bagian penting untuk menguji kebenaran, memperluas perspektif, sekaligus memperbaiki kebijakan publik.

Sementara itu, filsuf Jerman Jürgen Habermas mengembangkan konsep public sphere atau ruang publik. Konsep tersebut menempatkan ruang komunikasi terbuka sebagai sarana masyarakat untuk bertukar pikiran, menyampaikan kritik, dan membangun pemahaman bersama.

Dalam konteks pemerintahan, pers memiliki peran strategis sebagai penghubung antara penyelenggara negara dan masyarakat. Melalui pemberitaan, publik dapat mengetahui, mengawasi, serta memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan.

Pemikiran Immanuel Kant mengenai penggunaan akal secara terbuka juga memberikan landasan filosofis bahwa tindakan dan kebijakan kekuasaan publik harus dapat dipertanggungjawabkan melalui penalaran yang rasional.

Ketiga pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa transparansi, kebebasan berpendapat, dan keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Hingga berita ini disusun, awak media belum memperoleh keterangan resmi dari pihak BPBD Kabupaten OKI mengenai agenda rapat, alasan pelarangan peliputan, maupun dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan kegiatan tersebut sebagai rapat tertutup.

Baca juga:  Pemeliharaan Jalan Provinsi di Lampung Utara Diduga Dikerjakan Asal-asalan

Oleh karena itu, Kepala Pelaksana BPBD OKI maupun pejabat yang berwenang diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Setidaknya, terdapat lima hal yang perlu mendapatkan klarifikasi dari pihak BPBD OKI, yakni:

  1. Apa agenda dan tujuan rapat yang dihadiri sejumlah camat dan kepala badan tersebut?
  2. Siapa pihak yang memiliki kewenangan menetapkan rapat sebagai kegiatan tertutup?
  3. Apa dasar hukum yang digunakan untuk membatasi peliputan oleh wartawan?
  4. Apakah terdapat dokumen atau hasil pengujian konsekuensi yang menyatakan informasi dalam rapat tersebut dikecualikan?
  5. Apakah BPBD OKI memiliki kebijakan atau standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur akses media dalam kegiatan kedinasan?

Keterbukaan bukan berarti seluruh informasi pemerintahan harus disampaikan tanpa batas. Namun, pembatasan akses juga harus dilakukan secara proporsional, berdasarkan ketentuan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar mengenai boleh atau tidaknya wartawan mengambil gambar dalam sebuah rapat. Lebih jauh, peristiwa tersebut menyangkut komitmen lembaga pemerintahan dalam menghormati kemerdekaan pers, menerapkan prinsip keterbukaan informasi, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat.

Pers bukanlah musuh pemerintah. Sebaliknya, pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Karena itu, klarifikasi terbuka dari BPBD OKI menjadi penting agar persoalan ini dapat dilihat secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. (red)

Editor: Nanda Hastedy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PoweredBy:Neverhide™