TINTA INFORMASI | PESAWARAN – Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui program JAGA DESA (Jaksa Garda Desa) memberikan penerangan hukum kepada aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran tersebut juga mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejumlah pejabat dan aparatur pemerintahan desa mengikuti kegiatan tersebut, di antaranya kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta bendahara desa perwakilan Kecamatan Gedong Tataan dan Way Lima.
Melalui penerangan hukum ini, para peserta mendapatkan pemahaman mengenai berbagai aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama terkait penggunaan Dana Desa, batas kewenangan aparatur, tertib administrasi, serta pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.
Bupati Pesawaran, Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI atas pelaksanaan program JAGA DESA.
Menurutnya, program tersebut menjadi sarana edukasi sekaligus upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa agar mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan secara bertanggung jawab serta tetap berada dalam koridor hukum.
Bupati menegaskan bahwa setiap penggunaan Dana Desa harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ia juga mengingatkan seluruh aparatur agar memahami aturan serta menjalankan tugas sesuai batas kewenangannya.
Dengan demikian, niat baik membangun desa tidak justru menimbulkan persoalan hukum akibat ketidaktahuan, kelalaian administrasi, ataupun kesalahan dalam memahami peraturan.
“Melalui program JAGA DESA, Kejaksaan hadir bukan untuk menakut-nakuti. Kejaksaan hadir sebagai garda, sebagai penjaga, pembimbing, dan sahabat bagi desa agar kepala desa, BPD, dan bendahara desa dapat bekerja dengan tenang, tetapi tetap dalam koridor hukum,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Nanda Indira menitipkan tiga pesan penting kepada seluruh aparatur pemerintahan desa.
Pertama, seluruh aparatur harus memahami aturan sebelum mengambil tindakan. Ia meminta kepala desa melibatkan seluruh unsur pemerintahan desa, termasuk sekretaris desa, bendahara, dan BPD, dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
Kedua, Bupati meminta BPD mengoptimalkan fungsi pengawasan serta menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.
Ketiga, aparatur desa tidak perlu ragu berkonsultasi dengan pihak terkait, seperti Kejaksaan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), maupun camat apabila menghadapi kendala atau ketidakpastian dalam menjalankan tugas.
“Saya berharap setelah mengikuti penerangan hukum ini, seluruh kepala desa, ketua BPD, dan bendahara desa memiliki pemahaman yang lebih baik, lebih berhati-hati, serta lebih percaya diri dalam mengelola pemerintahan desa. Bangunlah desa dengan hati yang bersih, administrasi yang tertib, dan tanggung jawab kepada masyarakat,” pesannya.
Kejaksaan Tekankan Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Umi Kalsum, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa masih memiliki sejumlah potensi permasalahan hukum.
Permasalahan tersebut dapat muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, lemahnya administrasi, maupun ketidaktepatan dalam mengelola keuangan desa.
Ia menegaskan bahwa program JAGA DESA tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa.
Melalui program ini, Kejaksaan berharap dapat meningkatkan kesadaran hukum aparatur desa sekaligus mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
Umi Kalsum juga mengingatkan bahwa pencegahan korupsi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk kepala desa dan perangkatnya, memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara.
Karena itu, ia meminta aparatur desa selalu berpedoman pada ketentuan hukum, menghindari penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan, serta tidak melakukan penganggaran kegiatan fiktif maupun praktik lain yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Kejagung Paparkan Tiga Bentuk Penyalahgunaan Wewenang
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung RI, Dr. Aliansyah, S.H., M.H., menyampaikan materi mengenai penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Ia menjelaskan terdapat tiga bentuk larangan penyalahgunaan wewenang yang wajib dipahami setiap penyelenggara pemerintahan, yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
Ketiga aspek tersebut menjadi pedoman penting agar setiap keputusan dan tindakan aparatur pemerintahan memiliki dasar kewenangan yang jelas serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
Selain memahami batas kewenangan, Aliansyah juga menekankan pentingnya tertib administrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.
Menurutnya, dokumentasi dan bukti pendukung menjadi bagian penting dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran maupun pelaksanaan program.
“Selama kegiatannya ada dan kita merasa benar, maka tidak perlu takut. Maka dari itu setiap dokumentasi, berita acara dan bukti-bukti pendukung lainnya harus taat administrasi sebagai bukti dukung,” jelasnya.
Melalui program JAGA DESA, Pemkab Pesawaran bersama Kejaksaan berharap seluruh aparatur pemerintahan desa semakin memahami tanggung jawab dan batas kewenangannya.
Selain itu, program ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan Dana Desa yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel sehingga setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan penguatan pemahaman hukum dan pengawasan sejak dini, penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa di Kabupaten Pesawaran diharapkan berjalan lebih profesional, berintegritas, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (An)
