TINTA INFORMASI | OGAN KOMERING ILIR – Keluarga besar Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di bawah kepemimpinan M. Abbas Umar menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, mengawal kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Ketua PPWI OKI, M. Abbas Umar, menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara merdeka yang menjunjung tinggi hak masyarakat. Karena itu, setiap pejabat yang menerima amanah untuk melayani rakyat wajib menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, menjaga integritas, serta menghormati hak masyarakat atas pelayanan publik dan keterbukaan informasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Abbas pada Sabtu (21/11/2026). Ia mengingatkan bahwa jabatan publik bukan sekadar kedudukan atau simbol kekuasaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Jika tidak sanggup menjalankan tugas sebagai pejabat, silakan mengundurkan diri. Jabatan merupakan amanah, bukan sarana untuk mengejar kekuasaan semata. Jadilah pejabat yang baik dan jujur, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta sampaikan informasi yang benar, jelas, dan bermanfaat,” tegas Abbas.
Menurutnya, masyarakat sebenarnya tidak menuntut sesuatu yang berlebihan dari pemerintah. Mereka hanya menginginkan pelayanan yang layak, informasi yang terbuka, serta kepastian dalam penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi.
Masyarakat Membutuhkan Kepastian, Bukan Sekadar Janji
Abbas menilai, salah satu persoalan yang kerap memicu kekecewaan masyarakat adalah tidak jelasnya tindak lanjut atas aspirasi, laporan, maupun keluhan yang telah disampaikan kepada pejabat atau instansi pemerintah.
Tidak sedikit masyarakat yang berharap memperoleh penyelesaian konkret, tetapi justru menerima jawaban berupa janji tanpa kejelasan mengenai waktu dan langkah penyelesaiannya.
Menurut Abbas, setiap laporan, pengaduan, dan permohonan informasi harus mendapatkan tanggapan secara profesional. Pejabat maupun instansi terkait perlu memberikan penjelasan yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan bahwa pejabat publik harus mampu memisahkan kepentingan pribadi dari tanggung jawab jabatannya. Sebab, kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui pencitraan atau pernyataan di hadapan publik.
Sebaliknya, kepercayaan harus tumbuh melalui tindakan nyata, kejujuran, keterbukaan, dan kesungguhan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
PPWI OKI Tegaskan Fungsi Kontrol Sosial
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kewartawanan warga, PPWI OKI menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta mengawal berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Abbas menyampaikan bahwa kritik dari masyarakat maupun insan pers seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Kritik tidak semestinya dianggap sebagai ancaman, karena penyampaian pendapat dan pengawasan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Ia menilai, pemerintah yang terbuka terhadap kritik memiliki ruang untuk memperbaiki kekurangan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.
“Jangan alergi terhadap kritik. Pers dan masyarakat bukan musuh pemerintah. Kami ingin pelayanan publik semakin baik, informasi terbuka, dan masyarakat memperoleh haknya. Apabila pejabat bekerja dengan baik dan jujur, tentu akan kami apresiasi,” ungkapnya.
Laporan PPWI OKI Mendapat Respons Bupati
Dalam kesempatan tersebut, Abbas juga menyampaikan bahwa PPWI OKI telah melaporkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dinilai tidak menunjukkan etika dan moral yang baik dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Menurut Abbas, laporan tersebut telah mendapatkan respons dan tindak lanjut dari Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, S.E., M.Si.
Ia berharap respons tersebut menjadi langkah awal untuk memperbaiki kualitas pelayanan pemerintahan sekaligus mendorong seluruh pejabat agar lebih memperhatikan aspirasi masyarakat.
Abbas juga mengajak seluruh pejabat dan pemangku kepentingan di Kabupaten OKI untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan rakyat, serta memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi.
Baginya, jabatan publik harus menjadi sarana pengabdian, bukan sekadar tempat memperoleh kedudukan maupun kewenangan.
“Masyarakat hanya meminta kepastian, bukan janji. Jadilah pejabat yang baik, jujur, dan benar-benar hadir untuk rakyat. Jika tidak sanggup menjalankan amanah, jangan memaksakan diri untuk tetap menduduki jabatan,” tutup Abbas.
Melalui pernyataan tersebut, PPWI OKI kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal kepentingan masyarakat dan mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka, responsif, serta bertanggung jawab.
Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan terletak pada tingginya jabatan yang diduduki, melainkan pada seberapa besar manfaat, pelayanan, dan kepastian yang mampu diberikan kepada masyarakat. (**)
