Banner Top Up Produk Digital
BeritaOpini

PIDAR Papua Barat Desak Propam Polri Periksa Penyidik Ditreskrimum Terkait Penerbitan SP3 Kasus Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

98
×

PIDAR Papua Barat Desak Propam Polri Periksa Penyidik Ditreskrimum Terkait Penerbitan SP3 Kasus Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

Sebarkan artikel ini
PIDAR Papua Barat Desak Propam Polri Periksa Penyidik Ditreskrimum Terkait Penerbitan SP3 Kasus Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

TINTA INFORMASI | PAPUA BARAT – Ketua Pilar Pemuda Rakyat (PIDAR) Papua Barat, Jekson S. Kapisa, menyayangkan penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua Barat dengan Nomor: B/501/X/REK.1.9/2026.

Jekson menilai penghentian penanganan perkara tersebut patut dipertanyakan karena diduga tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, ia mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri segera memeriksa penyidik Ditreskrimum Polda Papua Barat yang menangani laporan tersebut.

Scroll Untuk Baca Artikel
ADVERTISEMENT

Menurut Jekson, terdapat sejumlah kejanggalan dalam penanganan laporan dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan Fredrik Rumbobiar pada 22 Januari 2026 melalui Nomor: B/27/I/SPKT/Polda Papua Barat.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan almarhum Letkol Pol (Purn) N.J. Rumbobiar oleh oknum PT Pelindo IV Manokwari dalam dokumen Berita Acara Pelepasan Tanah Hak Ulayat.

Jekson menilai persoalan ini harus mendapatkan perhatian serius karena menyangkut keabsahan dokumen yang berkaitan dengan hak atas tanah ulayat. Ia juga mempertanyakan keputusan penyidik yang menghentikan penanganan perkara, sementara menurutnya masih terdapat sejumlah keterangan saksi yang perlu didalami.

Baca juga:  Pengajian di Sinar Jawa Tanggamus, Ini Isi Tausiah Ustad dan Pidato Kakonnya

Salah satu keterangan penting, lanjut Jekson, berasal dari William Rumbobiar, anak kandung almarhum Letkol Pol (Purn) N.J. Rumbobiar yang mengaku menjadi saksi langsung dalam peristiwa tersebut.

Berdasarkan keterangan William, dokumen Berita Acara Pelepasan Tanah Hak Ulayat yang dipersoalkan diduga tidak pernah dibuat sebagaimana tercantum dalam dokumen yang dilaporkan.

William menerangkan bahwa dirinya pernah mengantar orang tuanya ke kantor PT Pelindo untuk menerima bantuan uang tiket sebesar Rp4.500.000. Bantuan tersebut diberikan untuk keperluan perjalanan menggunakan kapal KM Umsini menuju Surabaya.

Hal itu, menurut keterangan saksi, diperkuat dengan adanya kuitansi tertanggal 16 Februari 1999. Namun, William menyatakan bahwa pada saat itu tidak pernah ada proses penandatanganan berita acara pelepasan tanah hak ulayat sebagaimana yang kemudian dipersoalkan.

Atas dasar keterangan tersebut, Jekson mempertanyakan proses pemeriksaan laboratorium forensik (Labfor) yang menjadi salah satu dasar penanganan perkara.

Ia menyoroti bahwa dokumen Berita Acara Pelepasan Tanah yang dipersoalkan disebut telah dibawa untuk pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Jayapura. Namun, menurutnya, kuitansi asli yang memuat tanda tangan serta dokumen KTP pembanding justru tidak ikut diperiksa.

Baca juga:  Pemprov Lampung Umumkan Perkembangan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Kondisi tersebut, menurut Jekson, menimbulkan pertanyaan mengenai kelengkapan bahan pembanding dalam pemeriksaan forensik. Karena itu, ia meminta agar hasil pemeriksaan Labfor dibuka dan diuji secara transparan berdasarkan seluruh bukti yang relevan.

“Jika pemeriksaan forensik hanya menggunakan dokumen berita acara yang dipersoalkan, sementara kuitansi asli yang memuat tanda tangan dan dokumen KTP tidak ikut diperiksa sebagai pembanding, maka hasil pemeriksaan tersebut patut dipertanyakan. Kami meminta agar seluruh prosesnya dievaluasi secara objektif dan transparan,” tegas Jekson.

Lebih lanjut, Jekson meminta Kapolri agar memerintahkan Propam Polri melakukan pemeriksaan terhadap penyidik Ditreskrimum Polda Papua Barat. Ia mempertanyakan alasan penghentian penanganan perkara tanpa adanya gelar perkara yang menurutnya menghadirkan saksi-saksi terkait.

“Kami meminta Kapolri agar segera memerintahkan Propam Polri untuk memeriksa penyidik Reskrim Polda Papua Barat yang diduga mengabaikan laporan tersebut. Belum ada gelar perkara yang menghadirkan saksi, tetapi tiba-tiba diterbitkan SP3 atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan secara sepihak,” ujarnya.

Jekson menegaskan, transparansi dan profesionalisme aparat penegak hukum merupakan hal mendasar dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus ditangani secara objektif, tanpa intervensi maupun kepentingan tertentu.

Baca juga:  Serambi MyPertamina Bakauheni Diserbu Pemudik, Fasilitas Gratis Jadi Daya Tarik

Ia juga mengaitkan tuntutannya dengan komitmen Kapolri Suyudi Ario Seto dalam membersihkan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

Menurut Jekson, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk memastikan setiap anggota Polri menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum dan kode etik profesi.

“Kapolri menegaskan bahwa anggota Polri dilarang melakukan pemerasan, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi backing atau pelindung kegiatan ilegal, serta menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang. Anggota juga tidak boleh dipaksa mencapai target dengan cara yang melanggar hukum,” ungkap Jekson.

Ia berharap Propam Polri segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses penanganan laporan, termasuk dasar penerbitan SP3 dan hasil pemeriksaan laboratorium forensik.

Jekson menegaskan bahwa langkah tersebut penting untuk memastikan kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat, serta menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. (mgy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PoweredBy:Neverhide™