TINTAINFORMASI, LAMPUNG – Komisi Gabungan DPRD Kabupaten Lampung Selatan melakukan kunjungan kerja ke PT Oasis Wood Industry, Minggu (6/7/2026), guna menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Pengelolaan limbah, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan, hingga pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi fokus utama dalam agenda pengawasan tersebut.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV Taman, didampingi Ketua Komisi III Yuti Ramayanti, Ketua Komisi I Edi Waluyo, serta anggota Komisi II Ahmad Al-Akhran dan anggota Komisi IV Agus Sartono, Farizal Purba, serta Derri Kusuma.
Turut mendampingi rombongan, perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam kunjungan tersebut, jajaran DPRD meninjau langsung aktivitas operasional perusahaan sekaligus berdialog dengan manajemen PT Oasis Wood Industry terkait sejumlah aspek yang menjadi perhatian publik.
Salah satu fokus pembahasan adalah sistem pengelolaan limbah perusahaan. DPRD memastikan pengelolaan limbah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat di sekitar kawasan operasional perusahaan.
Selain itu, Komisi Gabungan DPRD juga menyoroti perlindungan hak-hak pekerja, khususnya terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. DPRD menegaskan bahwa seluruh karyawan berhak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Aspek tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) turut menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. DPRD meminta PT Oasis Wood Industry menjalankan program CSR secara nyata, tepat sasaran, dan berkelanjutan sehingga keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Melalui kegiatan pengawasan ini, Komisi Gabungan DPRD Lampung Selatan berharap seluruh persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan.
DPRD juga menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap perusahaan mematuhi ketentuan di bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perizinan, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja, serta mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. (rs/red)
