TINTA INFORMASI, Lampung – Dugaan pengendalian jaringan narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung atau Lapas Rajabasa kembali menjadi sorotan tajam. Munculnya bukti video call yang dikaitkan dengan narapidana berinisial atau bernama panggilan “JW” dan “BRM” memunculkan pertanyaan serius tentang efektivitas pengawasan di balik jeruji besi.
Persoalannya bukan semata soal keberadaan telepon seluler di dalam lapas. Jika benar terdapat narapidana yang masih dapat menggunakan perangkat komunikasi secara bebas, bahkan diduga berkomunikasi terkait aktivitas narkoba dari dalam sel, maka publik berhak mempertanyakan bagaimana perangkat tersebut bisa masuk, digunakan, dan lolos dari pengawasan petugas.
Sorotan semakin melebar setelah sejumlah kesaksian dan komentar publik di media sosial menuding adanya praktik transaksional di dalam lapas, mulai dari penggunaan telepon seluler hingga akses terhadap fasilitas tertentu.
Namun, seluruh tudingan tersebut tetap membutuhkan verifikasi dan pembuktian. Kesaksian warganet maupun mantan narapidana tidak dapat serta-merta dijadikan bukti bahwa seluruh praktik tersebut benar terjadi.
DUGAAN KENDALI NARKOBA DARI DALAM SEL
Kasus yang mencuat melalui rekaman video call menjadi titik penting yang perlu diusut secara menyeluruh.
Jika narapidana benar-benar masih dapat mengendalikan jaringan narkoba dari dalam lapas, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih serius: bagaimana narkoba, telepon seluler, uang, dan berbagai barang terlarang dapat masuk ke area yang seharusnya memiliki sistem pengamanan berlapis?
Apakah pengawasan di pintu masuk gagal?
Apakah pemeriksaan terhadap kamar hunian tidak berjalan maksimal?
Atau terdapat celah dalam sistem pengawasan yang selama ini belum terungkap?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dijawab melalui pemeriksaan resmi, bukan sekadar bantahan atau pernyataan normatif.
GRAK LAMPUNG DESAK EVALUASI PIMPINAN LAPAS
Koordinator GRAK Lampung, Chaidir, menilai kasus tersebut tidak layak hanya dipandang sebagai persoalan kelalaian teknis.
Ia mendesak dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti bahwa barang terlarang dan perangkat komunikasi dapat masuk serta digunakan secara berulang.
“Jangan lagi hanya disebut kelalaian. Kalau barang terlarang, uang, dan alat komunikasi bisa masuk, lalu digunakan untuk mengendalikan jaringan dari dalam, harus dicari bagaimana semua itu bisa terjadi,” tegas Chaidir.
Chaidir juga mempertanyakan kapasitas kepemimpinan Kalapas Kelas I Bandar Lampung, Ike Rahmawati, dalam memastikan pengawasan dan integritas petugas berjalan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, pimpinan lapas harus bertanggung jawab memastikan seluruh sistem pengamanan bekerja efektif.
Ia bahkan mendesak evaluasi terhadap posisi Kalapas apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran serius atau kegagalan sistemik dalam pengawasan.
JIKA HP DAN NARKOBA BISA MASUK, SIAPA YANG GAGAL MENGAWASI?
Pertanyaan paling mendasar dalam kasus ini justru berada pada celah pengawasan.
Lapas memiliki sistem keamanan, pemeriksaan barang, pengawasan warga binaan, serta petugas yang bertanggung jawab menjaga ketertiban. Karena itu, ketika muncul dugaan penggunaan telepon seluler dan aktivitas narkoba dari dalam sel, publik berhak mengetahui di titik mana sistem tersebut gagal bekerja.
Apalagi jika dugaan tersebut bukan hanya terjadi sekali.
Pemeriksaan harus mampu menjawab asal-usul perangkat komunikasi, jalur masuknya barang terlarang, aliran uang, pihak yang berhubungan dengan narapidana, serta kemungkinan adanya jaringan yang bekerja dari dalam maupun luar lapas.
Bila memang terdapat petugas yang terbukti membantu atau membiarkan pelanggaran, sanksi tegas harus diberikan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan keterlibatan petugas, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara transparan agar tudingan yang berkembang di masyarakat tidak menjadi vonis tanpa dasar.
BUKAN SEKADAR SOAL SATU VIDEO CALL
Kasus ini pada akhirnya tidak boleh berhenti pada siapa yang berada di balik kamera atau siapa yang melakukan video call.
Yang jauh lebih penting adalah membongkar sistem pengawasan di Lapas Rajabasa.
Jika seorang narapidana dapat berkomunikasi secara bebas, diduga mengendalikan jaringan narkoba, dan bahkan menunjukkan barang yang diduga narkotika dari dalam lapas, maka aparat penegak hukum perlu menjelaskan bagaimana hal tersebut dapat terjadi.
Publik juga berhak mengetahui apakah kasus tersebut merupakan pelanggaran individual, kelemahan pengawasan, atau indikasi persoalan yang lebih besar.
Karena itu, pemeriksaan independen dan menyeluruh menjadi penting. Jangan sampai jeruji hanya mampu membatasi pergerakan narapidana, tetapi gagal membatasi akses mereka terhadap jaringan kejahatan di luar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Lapas Kelas I Bandar Lampung belum memberikan penjelasan komprehensif mengenai seluruh tudingan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kalapas Kelas I Bandar Lampung Ike Rahmawati, jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, maupun pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (red)
