TINTA INFORMASI | PRINGSEWU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu, Provinsi Lampung, mulai mematangkan penerapan program Jaring Pengaman Pringsewu Makmur (JP Prima). Program ini disiapkan sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial sekaligus mencegah masyarakat rentan miskin kembali terjerumus ke dalam kemiskinan.
Pembahasan dan sosialisasi program tersebut dibuka langsung oleh Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, di Ruang Rapat Bupati, Kantor Pemkab Pringsewu, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta diikuti jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pringsewu.
Dalam arahannya, Bupati Riyanto Pamungkas mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu selama lima tahun terakhir berhasil turun dari 10 persen menjadi 7,6 persen. Capaian tersebut bahkan berada di bawah rata-rata angka kemiskinan Provinsi Lampung maupun nasional.
Menurutnya, keberhasilan menekan angka kemiskinan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh perangkat daerah. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masyarakat yang telah keluar dari garis kemiskinan belum tentu memiliki kondisi ekonomi yang sepenuhnya aman.
Ia menjelaskan, masih banyak masyarakat yang berada dalam kelompok rentan miskin dan berpotensi kembali mengalami kesulitan ekonomi apabila menghadapi tekanan, seperti kehilangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, maupun kondisi darurat lainnya.
“Secara nasional, 8 dari 10 penduduk belum masuk kelas menengah, seperempatnya masih tergolong rentan miskin. Di Pringsewu, sekitar 191.000 warga, kira-kira 4 dari 10 berada di desil 2 sampai 5. Sebagian di atas garis kemiskinan, tetapi jaraknya tipis. Yang perlu diperhatikan bahwa makin tinggi desil makin sedikit program pusat yang menjangkau. Desil 5 hampir tak tersentuh, sehingga di celah inilah JP Prima kita tempatkan,” ungkapnya.
Bupati menegaskan, penerapan JP Prima harus disiapkan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh OPD. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial akan bertindak sebagai pengelola utama program.
Untuk memperkuat koordinasi, ia menginstruksikan Sekretaris Daerah agar mengoordinasikan seluruh perangkat daerah terkait dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan program.
Dinas Sosial juga diminta segera menyusun rencana induk, menetapkan kriteria umum penerima manfaat, serta menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) induk. Selain itu, dinas tersebut harus membentuk tim verifikasi lintas OPD, menyiapkan sistem pendataan penerima manfaat, mengonsolidasikan seluruh usulan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
Setiap OPD juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keakuratan data, hasil verifikasi, serta rekomendasi teknis sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing.
“Kemudian Dinas Kesehatan, Disdik, serta OPD teknis lainnya agar mempersiapkan pemetaan kebutuhan, kriteria teknis, dokumen verifikasi, SOP teknis, data calon sasaran dan estimasi biaya. Sedangkan Bapperida agar memasukkan JP Prima ke dokumen perencanaan, menetapkan indikator dan targetnya serta memastikan tidak tumpang tindih dengan program lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengkaji aspek penganggaran program secara menyeluruh.
Kajian tersebut mencakup klasifikasi belanja, kode rekening, sumber dan pagu anggaran, mekanisme pencairan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Langkah ini diperlukan agar pelaksanaan JP Prima memiliki dasar penganggaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Bagian Hukum diminta menyempurnakan serta mengharmonisasikan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan hukum pelaksanaan program.
Di sisi lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) diminta melakukan pelayanan jemput bola untuk membantu warga rentan memenuhi dokumen administrasi kependudukan. Disdukcapil juga diminta kembali menggencarkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Adapun Inspektorat diharapkan menjalankan pengawasan internal berbasis risiko serta memberikan rekomendasi perbaikan guna memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai ketentuan.
Bupati Riyanto Pamungkas berharap pembahasan dan sosialisasi tersebut mampu menghasilkan langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah.
“Saya berharap kegiatan ini menghasilkan langkah jelas, bukan sekadar dokumen. Untuk itu, manfaatkan kesempatan belajar dari narasumber dengan sebaik-baiknya,” tegas Bupati Riyanto Pamungkas mengakhiri arahannya.
Melalui program JP Prima, Pemkab Pringsewu berharap perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang selama ini berada di antara kelompok miskin dan kelas menengah, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. (Aan)
