TINTAINFORMASI.COM, PESAWARAN — Kepala Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran diduga melakukan penyimpangan dalam realisasi penggunaan Dana Desa (DD) tahap 1 tahun anggaran 2023.
Hal ini terlihat dalam laporan Dana Desa tahap 1 tahun 2023 pagu anggaran Rp.791.885.000 adapun penyaluran tahap 1 sebesar Rp.257.365.500 dimana banyak kegiatan yang realisasinya diduga banyak penyimpangan diantaranya :
1.Peningkatan kapasitas kader PKK tentang pembuatan kue dengan anggaran Rp.19.250.500
2.Pembersihan/normalisasi jalan usaha tani (PKTD) Rp. 20.650.000
3.Penyedian tiang umbul-umbul Rp. 7.000.000
4.Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa Rp.13.500.000
Salah satu narasumber Warga Way Kepayang mengatakan, baru mengetahui tentang anggaran fantastis yang di duga kegiatan tidak sesuai dengan realisasinya.
“Gimana kami tau bang, kalo papan Apbedes aja gak dipasang. Kami baru tau klo ada kegiatan pembuatan kue kader PKK dengan anggaran Rp.19.250.500 begitu juga dengan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan nominal yang lumayan besar Rp.20.650.000 untuk tiang umbul-umbul Rp.7.000.000 untuk pembinaan group kesenian Rp.13.500.000 dari laporan yang abang sebutin tadi kami sangat yakin itu tidak sesuai dengan realisasi dilapangan bang,” cetus AN Salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya dalam pemberitaan pada Kamis (08/05/2023). (Dikutip dari penagaruda.com)
Lebih lanjut, sumber ini juga menjelaskan, bahwa dalam perencanaan Apebedes tersebut tidak melibatkan ketua BPD.
“Ada indikasi penyimpangan serta manipulasi laporan pertanggung jawaban (LPJ) serta perangkat Desa sekarang ini masih keluarga besar Kades bang. Ditambah lagi untuk pembuatan Apebedes ketua BPD tidak dilibatkan hanya meminta tanda tangan aja dirumah ketua BPD setelah Apebedes jadi,” jelas sumber.
Terpisah, Haiyun selaku Kepala Desa Way Kepayang didampingi perangkat nya saat dikonfirmasi di Kantor Desa dengan nada tinggi menjawab seraya tidak senang di konfirmasi.
“Kalo semuanya sudah kami laksanakan dan kami punya bukti video kegiatannya. Jangan warga menyalakan kami karena kami sudah melaksanakan kegiatan seperti apa yang sudah kami laporkan.” Ucap T selaku Kaur Desa dengan raut kesal.
Disisi lain Haiyun meminta agar persoalan ini tidak di terbitkan dalam pemberitaan.
“Tidak diberitakan dulu kitakan bisa ngobrol baik-baik biarlah kami kerja dulu untuk satu ini.” Cetus Haiyun.
Dengan adanya temuan ini pihak tim media dan beberapa lembaga terkemuka di provinsi Lampung akan melaporkan oknum Kades tersebut kepada APH (Aparat Penegak Hukum). (Tim)
