Tintainformasi.com, Tanggamus – Lagi, lagi dan lagi. Tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang, Kota Agung, Tanggamus, dihantam kabar miring soal maraknya praktek pungutan liar serta penyimpangan anggaran yang terstruktur, sistematis dan massif. Kasus yang selama ini tertutup, kini dibongkar lewat keterangan sumber yang mengaku tahu persis bagaimana kasak-kusuk operasional di balik layar. Pengungkapan ini kembali bakal mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan milik rakyat tersebut.
“Honor yang menjadi hak sah bidan, perawat, satpam, hingga petugas kebersihan di potong secara rutin setiap kali pencairan. Selain itu, untuk diterima sebagai tenaga honorer, oknum rumah sakit Batin Mangunang meminta uang jasa antara Rp20 hingga Rp25 juta. Bahkan saya sendiri pernah berusaha memberikan Rp5 juta agar kerabat saya bisa diterima, padahal selama ini saya sering membantu keperluan rumah sakit, namun tetap ditolak, karena angkanya kurang. Uang yang seharusnya mensejahterakan pegawai, justru berputar ke kantong pribadi,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keselamatan.
Yang lebih memprihatinkan, diteruskan sumber, pihak RSUD Batin Mangunang juga melakukan praktek jual-beli jabatan dengan nilai yang dibanderol mencapai Rp30 juta.
“Praktik yang biasa disebut ‘uang jasa’ demi mendapatkan ‘posisi’ sudah menjadi budaya yang wajib dipenuhi. Tarifnya pun bisa mencapai Rp30 juta untuk posisi tertentu. Saya sangat sakit hati mengatahui hal ini. Bekerja itu seharusnya berdasarkan kemampuan, bukan seberapa tebal dompet,” keluh sumber.
Isu lain yang tak kalah serius adalah anggaran senilai Rp60 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan ruang ICU, PCU serta pengelolaan lahan, dimana menurut sumber, nilai anggaran yang besar ini berpotensi menjadi sasaran penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat dan transparan. “Ini ladang yang sangat subur jika dibiarkan tanpa pengawasan tegas,” tegasnya. Dugaan ini pun dikabarkan sudah mulai menarik perhatian pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.
Saat dikonfirmasi, Direktur RSUD Batin Mangunang, Theresia, enggan memberikan tanggapan substantif dan hanya meminta diserahkan bukti fisik berupa kwitansi serta data lengkap sebelum bersedia berkomentar.
Menanggapi hal tersebut, Awak media menegaskan jika Perlindungan narasumber adalah kewajiban mutlak jurnalistik. Kami tidak akan mengorbankan keselamatan mereka demi menampakkan bukti di depan umum. Informasi ini bukan isu tanpa dasar, melainkan datang dari orang dalam yang mengenal siapa saja aktor di balik praktik tersebut. Jangan sembunyi di balik alasan administrasi untuk menghindari tanggung jawab atas tudingan yang sangat berat ini.
Hingga berita ini dimuat, belum ada penjelasan terbuka dari pihak manajemen rumah sakit. Sementara Tim awak media siap terus memantau dan menuntut keterbukaan informasi.
Pertanyaan besar yang menjadi sorotan publik berikutnya adalah soal kebenaran untuk mendapatkan ‘posisi’ di RSUD ini harus “membeli kursi”?, lalu kemana perginya potongan honor yang merupakan hak sah para pegawai?
Apakah dana kesehatan rakyat senilai puluhan miliar rupiah benar-benar bebas dari cengkeraman oknum?
Uang yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan pelayanan, diduga justru dijadikan alat memperkaya diri segelintir orang. Masyarakat kini menanti akankah manajemen berani membuka diri secara transparan, atau terus bersembunyi di balik persyaratan yang berbelit?
Kelanjutan fakta lengkap dan pembongkaran lebih mendalam akan disajikan secara lugas dan tanpa tedeng aling-aling pada laporan berikutnya. (Red.tim)
