TINTA INFORMASI, Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan komitmen DPRD untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung. Seluruh postur anggaran akan dibuka secara transparan untuk dievaluasi, sementara belanja yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat akan dipangkas demi memperbesar alokasi bagi program-program prioritas.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar proses penyusunan APBD dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan tepat sasaran.
“Kami membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Mana yang tidak diperlukan, kami siap evaluasi. DPRD harus menjadi contoh bahwa anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas,” tegas Giri, Rabu (29/7/2026).
Sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Lampung, Giri menegaskan bahwa APBD Tahun Anggaran 2027 tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai dokumen belanja pemerintah. Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani, menekan ketimpangan, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, pembahasan anggaran akan berpedoman pada sejumlah indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani (NTP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga penurunan gini ratio sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.
Program Pertanian Jadi Prioritas
DPRD juga menyatakan komitmennya mengawal penuh program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, terutama di sektor pertanian yang menjadi penopang utama perekonomian daerah.
Program penyediaan dryer, pupuk, bibit unggul, hingga bantuan pemberantasan hama akan menjadi perhatian serius dalam pembahasan APBD 2027.
“Kami ingin anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama petani yang selama ini menghadapi berbagai persoalan di lapangan,” ujar Giri.
Temukan Persoalan di OPD
Dalam pembahasan APBD Perubahan, DPRD menemukan sejumlah persoalan mendasar pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya terjadi di Rumah Sakit Bandar Negara Husada, yang telah memiliki tenaga dokter, namun belum didukung dengan peralatan medis yang memadai.
Menurut Giri, kondisi tersebut harus segera dibenahi karena berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
“Dokternya sudah ada dan sudah digaji, tetapi alat kesehatannya belum tersedia. Ini harus segera dicarikan solusi. Kami mendorong pemerintah provinsi berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar pengadaan alat kesehatan dapat dibantu pemerintah pusat,” katanya.
Belanja Pegawai Jadi Sorotan
DPRD juga menyoroti usulan kenaikan belanja pegawai di sejumlah OPD yang dinilai terlalu tinggi, bahkan mencapai 7 hingga 15 persen.
Menurut Giri, kondisi tersebut berpotensi menggerus ruang fiskal yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai. Semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, Sekretariat DPRD Lampung telah lebih dahulu melakukan rasionalisasi anggaran sehingga kenaikan belanja pegawai tetap berada di bawah 2,5 persen, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hama Tikus hingga PAD Jadi Perhatian
Selain belanja, DPRD juga menilai masih banyak program strategis di sektor pertanian yang belum memperoleh dukungan anggaran secara optimal, termasuk penanganan serangan hama tikus yang menjadi keluhan petani di berbagai wilayah Lampung.
“Hampir setiap turun ke lapangan, petani mengeluhkan serangan hama tikus. Ini persoalan nyata yang harus dijawab melalui kebijakan anggaran,” ujarnya.
Di sisi lain, DPRD turut menyoroti lemahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Giri meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi yang lebih efektif agar target PAD tidak kembali meleset seperti yang terjadi dalam tiga tahun terakhir.
Menurutnya, setiap kabupaten dan kota memiliki karakteristik persoalan yang berbeda dalam pemungutan pajak, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih spesifik untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
DPRD juga menemukan adanya perbedaan antara data retribusi di lapangan dengan laporan resmi, termasuk pada penerimaan pajak air permukaan. Temuan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami ingin APBD Lampung menjadi APBD yang benar-benar berkualitas. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itulah komitmen DPRD Provinsi Lampung,” pungkas Giri. (**)
