BANDAR LAMPUNG, TINTA INFORMASI — Laporan instansi pemerintah lazimnya menyuguhkan presisi angka yang rapi. Namun, dokumen resmi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Lampung justru memuat kejanggalan administratif yang menyerupai teka-teki: data pegawai dan realisasi anggaran berjalan tidak sinkron, memunculkan jurang selisih fantastis senilai Rp2,78 miliar.
Ketimpangan ini mengundang tanda tanya besar mengenai konsistensi perencanaan dan transparansi pengelolaan keuangan negara di lingkungan birokrasi daerah.
Kontradiksi Dokumen: 140 versus 166 Pegawai
Kejanggalan bermula dari perbandingan dua dokumen publik resmi DPKH Lampung dalam tahun anggaran yang sama:
- Wajah Pertama (Renstra 2025–2029): Berdasarkan Tabel 3 Sumber Daya Manusia dari Subbagian Umum Kepegawaian per Agustus 2025, total pegawai DPKH Lampung tercatat 140 orang.
- Wajah Kedua (Laporan Kinerja 2025): Dalam subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, grafik target melonjak menjadi 167 orang dengan angka realisasi 166 orang, menyisakan selisih 26 jiwa dari dokumen perencanaan utama.
Aliran Dana dan Simulasi Selisih Anggaran
Ketidaksesuaian jumlah penerima ini otomatis berdampak langsung pada pos anggaran. Pagu perubahan APBD (P-APBD) untuk subkegiatan gaji dan tunjangan tercatat sebesar Rp19.363.734.641, dengan realisasi penyerapan mencapai Rp17.793.826.142 (91,89%).
Simulasi proporsional menunjukkan anomali berikut:
- Alokasi Rata-rata: Realisasi Rp17,79 miliar dibagi 166 penerima menghasilkan sekitar Rp107,19 juta per orang dalam setahun.
- Proyeksi Dokumen Utama: Jika dikalikan jumlah pegawai Renstra (140 orang), kebutuhan anggaran idealnya berada di kisaran Rp15.006.841.325.
- Muara Selisih: Muncul selisih matematis yang mencolok sebesar Rp2.786.984.817 (Rp2,78 miliar).
Alarm Lemahnya Konsistensi Pencatatan Internal
Angka Rp2,78 miliar tersebut tentu belum bisa langsung dihakimi sebagai kerugian negara, mengingat komponen gaji dan tunjangan ASN bersifat dinamis berdasarkan golongan, pangkat, dan masa kerja.
Kendati demikian, selisih miliaran rupiah akibat perbedaan basis data penarikan ini memicu alarm bahaya terkait tata kelola administrasi. Publik dan lembaga pengawas kini menuntut jawaban atas dua poin krusial:
- Apakah angka 166 penerima merupakan akumulasi mutasi, pegawai masuk-keluar, atau menggunakan metode employee-months sepanjang 2025?
- Mengapa dokumen resmi sekelas Renstra bisa berselisih hingga 26 angka dibandingkan laporan realisasi akhir tahun?
Tanpa rekonsiliasi transparan—mulai dari daftar gaji bulanan, SK mutasi, hingga lembar pertanggungjawaban—selisih Rp2,78 miliar ini berisiko menjadi “hantu anggaran” yang mencederai prinsip akuntabilitas publik.
Bagaimana langkah konkret DPKH Lampung dalam membongkar rekam jejak transparansi data kepegawaian ini ke hadapan publik.
