TINTA INFORMASI | DENPASAR – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meraih penghargaan BMPS Award 2026 kategori Ing Ngarsa Sung Tuladha dari Dewan Pengurus Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPN BMPS). Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kepemimpinan, keteladanan, dedikasi, serta kontribusinya dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan pendidikan swasta di Provinsi Lampung.
Penetapan penghargaan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPN BMPS Nomor 13/SKEP/DPN-BMPS/XII-2026. Melalui piagam penghargaan itu, Rahmat Mirzani Djausal dinilai menunjukkan kepemimpinan inspiratif dan komitmen dalam memperkuat peran lembaga pendidikan swasta di Bumi Ruwa Jurai.
Dalam prosesi penerimaan penghargaan, Gubernur Lampung diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico.
Rahmat Mirzani Djausal menjadi satu dari tujuh kepala daerah di Indonesia yang menerima BMPS Award 2026. Enam penerima lainnya yakni Bupati Asahan H. Taufik Zainal Abidin, Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Wali Kota Bogor Dr. Dedie Abdu Rachim, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Wali Kota Padang H. Fadly Amran, serta Gubernur Bali I Wayan Koster.
Kebijakan SPMB Lampung Jadi Sorotan
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pemberian penghargaan tersebut adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menata Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kebijakan ini dinilai turut memberikan ruang bagi keberlangsungan sekolah swasta di tengah persaingan mendapatkan peserta didik.
Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus membenahi mekanisme penerimaan murid baru. Pemerintah mengedepankan proses seleksi yang objektif, transparan, dan terukur agar setiap calon murid memperoleh kesempatan yang adil.
Salah satu langkah yang diterapkan adalah penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi akademik. Melalui mekanisme ini, sekolah menentukan hasil penerimaan berdasarkan nilai tes yang terukur sehingga dapat menekan subjektivitas, praktik titipan, maupun intervensi pihak tertentu.
Pada pelaksanaan SPMB 2026, misalnya, jalur domisili SMA juga menerapkan seleksi akademik berbasis CAT. Domisili menjadi salah satu persyaratan pendaftaran, sedangkan hasil tes akademik menjadi dasar penentuan kelulusan.
Selain memperbaiki sistem seleksi, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengarahkan sekolah negeri agar menerima murid sesuai kapasitas dan ketentuan jumlah rombongan belajar (rombel). Dengan demikian, sekolah negeri tidak semestinya menambah jumlah peserta didik melampaui daya tampung yang telah ditetapkan.
Kebijakan tersebut turut memengaruhi distribusi peserta didik. Calon murid yang belum berhasil masuk sekolah negeri tetap membutuhkan akses pendidikan dan memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta.
Kondisi ini membuka peluang bagi sekolah swasta untuk memperoleh tambahan peserta didik. Terlebih, sejumlah sekolah swasta selama ini menghadapi tantangan berupa kekurangan murid baru yang berdampak terhadap keberlangsungan operasional lembaga pendidikan.
Karena itu, penataan penerimaan murid baru tidak hanya menyangkut mekanisme seleksi sekolah negeri. Lebih dari itu, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan pemerataan kesempatan pendidikan serta keberlanjutan seluruh lembaga penyelenggara pendidikan.
Pemerintah Dorong Sekolah Negeri dan Swasta Tumbuh Berdampingan
Kesenjangan jumlah peserta didik antara sekolah negeri dan swasta masih menjadi salah satu tantangan dalam dunia pendidikan. Sekolah negeri kerap menjadi pilihan utama masyarakat, sementara sebagian sekolah swasta harus berjuang mempertahankan jumlah murid agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Situasi tersebut tentu memberikan tekanan bagi yayasan dan pengelola pendidikan swasta. Sebab, sebagian besar sekolah swasta masih bergantung pada jumlah peserta didik untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pembiayaan pendidikan.
Melalui penataan sistem penerimaan murid baru yang lebih terukur, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya menciptakan distribusi peserta didik yang lebih seimbang. Sekolah negeri menerima murid berdasarkan kapasitas yang tersedia, sedangkan sekolah swasta tetap memiliki peluang untuk menampung calon peserta didik yang belum memperoleh tempat di sekolah negeri.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan daerah tidak cukup hanya mengandalkan perkembangan sekolah negeri. Sekolah swasta juga membutuhkan ruang tumbuh, kesempatan berkembang, serta dukungan kebijakan pemerintah.
Pada dasarnya, sekolah negeri dan swasta memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta menyiapkan generasi masa depan.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan pendidikan secara menyeluruh. Tidak hanya memastikan proses seleksi berlangsung transparan dan objektif, pemerintah juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap seluruh penyelenggara pendidikan.
BMPS Gelar Mukernas dan HUT ke-55 di Bali
Penganugerahan BMPS Award 2026 menjadi bagian dari rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I BMPS Tahun 2026 sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BMPS Nasional ke-55. Kegiatan tersebut berlangsung di Bali pada 11–13 November 2026.
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) merupakan organisasi nasional yang menjadi wadah musyawarah dan perjuangan bagi para penyelenggara pendidikan swasta di Indonesia.
Memasuki usia ke-55 tahun, BMPS terus mendorong penguatan lembaga pendidikan swasta, memperluas kemitraan dengan pemerintah, serta memperjuangkan peningkatan mutu dan keberlanjutan pendidikan nasional.
Pembukaan Mukernas sekaligus penganugerahan penghargaan berlangsung pada Rabu (11/11/2026) di Taman Budaya Bali Werdhi Budaya Art Centre, Denpasar.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., hadir sekaligus membuka secara resmi Mukernas I BMPS 2026.
Acara tersebut juga dihadiri Ketua Umum BMPS Nasional Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, M.M., Gubernur Bali I Wayan Koster, serta sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Mukernas BMPS Bahas AI, Coding, dan Masa Depan Pendidikan Swasta
Selain agenda penghargaan, Mukernas BMPS 2026 juga menghadirkan sejumlah pembahasan strategis mengenai tantangan dan masa depan pendidikan swasta di Indonesia.
Pada Kamis (12/11/2026), para peserta dijadwalkan mengikuti diskusi mengenai strategi pengelolaan pendidikan swasta di era digital, khususnya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan teknologi coding.
Sesi tersebut dijadwalkan menghadirkan praktisi teknologi informasi dan pendidikan, Prof. Dr. R. Eko Indrajit.
Selain itu, peserta akan membahas sinergi pemerintah dan swasta dalam mendorong transformasi mutu serta keberlanjutan pendidikan nasional. Agenda lainnya mengangkat posisi dan peran pendidikan swasta dalam Rapor Pendidikan dengan menghadirkan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Toni Toharudin.
Mukernas ini juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempelajari praktik baik pengelolaan yayasan pendidikan yang diterapkan BMPS Bali dan BMPS Jawa Barat.
Sementara itu, pada Jumat (13/11/2026), agenda berlanjut dengan pembahasan kerja sama dan penandatanganan nota kesepahaman antara BMPS Nasional dan DPP ASPERI.
Peserta juga akan menyusun rumusan hasil Mukernas beserta rekomendasi strategis sebelum menutup seluruh rangkaian kegiatan.
Penghargaan Jadi Momentum Penguatan Pendidikan Lampung
Penghargaan Ing Ngarsa Sung Tuladha memiliki filosofi pemimpin yang mampu memberikan teladan di depan. Nilai tersebut menempatkan keteladanan sebagai salah satu unsur penting dalam menjalankan kepemimpinan.
Bagi Provinsi Lampung, penghargaan ini menjadi momentum untuk terus memperkuat pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan. Kebijakan penerimaan murid yang transparan, pengelolaan daya tampung sesuai ketentuan, serta perhatian terhadap keberlangsungan sekolah negeri dan swasta menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat.
Pada akhirnya, kemajuan pendidikan bukan tentang sekolah negeri mengungguli sekolah swasta ataupun sebaliknya. Keduanya harus tumbuh berdampingan, memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang, serta memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat.
Di tengah tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks, keseimbangan tersebut menjadi salah satu tanggung jawab penting pemerintah daerah.
Melalui BMPS Award 2026, Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan semakin memperkuat kebijakan yang mendukung pemerataan akses pendidikan sekaligus menjaga keberlangsungan sekolah negeri dan swasta. Dengan demikian, seluruh lembaga pendidikan dapat berkontribusi secara optimal dalam mencetak generasi Lampung yang unggul dan berdaya saing. (red)
