LAMPUNG SELATAN, TINTA INFORMASI — Pemerintah Desa Sripendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) untuk membahas dan menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Sripendowo, Selasa (22/9/2026), mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. Musrenbang menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Melalui forum tersebut, pemerintah desa bersama berbagai unsur masyarakat membahas sejumlah program pembangunan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi warga. Proses itu diharapkan menghasilkan perencanaan yang partisipatif, transparan, serta akuntabel.
Musrenbang Desa Sripendowo dihadiri Sekretaris Kecamatan Ketapang Elhayati yang mewakili Camat Ketapang bersama jajaran, Kepala Desa Sripendowo Artaji dan perangkat desa, Ketua serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kader pemberdayaan masyarakat, pendamping desa, Babinsa, para kepala UPT, serta unsur masyarakat lainnya.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama untuk menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat Desa Sripendowo.
RKP Desa 2027 Disusun Berdasarkan Aspirasi Masyarakat
Kepala Desa Sripendowo Artaji mengatakan penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2027 harus mengacu pada hasil pencermatan terhadap RPJM Desa, evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, serta berbagai usulan masyarakat.
Menurutnya, usulan tersebut sebelumnya telah dihimpun melalui proses musyawarah di tingkat RT dan RW. Karena itu, ia meminta seluruh peserta Musrenbang memberikan masukan secara konstruktif agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2027 harus mengacu pada hasil pencermatan RPJM Desa, evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, serta usulan masyarakat yang telah dihimpun melalui musyawarah di tingkat RT dan RW. Oleh karena itu, seluruh peserta diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif demi tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas,” ujar Artaji.
Lebih lanjut, Artaji menjelaskan sejumlah agenda utama dalam Musrenbang Desa. Pembahasan RKP Desa 2027 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, hingga penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak desa.
Setiap usulan kemudian dibahas secara terbuka dengan mempertimbangkan skala prioritas, kemampuan keuangan desa, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Setiap usulan dibahas secara terbuka dengan mempertimbangkan skala prioritas, kemampuan keuangan desa, serta manfaat yang akan diterima oleh masyarakat,” terang Artaji.
Sekcam Ketapang Minta Usulan Warga Tidak Berhenti di Musyawarah
Sementara itu, Sekcam Ketapang Elhayati yang mewakili Camat Ketapang mengingatkan pemerintah desa agar tidak mengabaikan berbagai usulan masyarakat yang belum dapat direalisasikan.
Ia meminta usulan yang belum terlaksana agar kembali dimasukkan dalam pembahasan dan diprioritaskan sesuai kemampuan anggaran. Apabila pemerintah desa belum mampu mengakomodasi usulan tersebut, Elhayati mendorong agar pemerintah desa mengusulkannya melalui tingkat kecamatan hingga kabupaten.
“Usulan-usulan yang belum terealisasi agar diusulkan kembali dan masuk ke program prioritas. Apabila desa tidak bisa meng-cover, bisa diusulkan ke kecamatan maupun kabupaten,” kata Elhayati.
Menurutnya, setiap aspirasi masyarakat perlu mendapat tindak lanjut yang jelas. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat adanya proses dan hasil nyata dari setiap usulan yang disampaikan dalam forum perencanaan pembangunan.
“Jangan sampai usulan-usulan didiamkan. Jangan sampai ada kata-kata dari masyarakat, usulan mah usulan tapi tidak ada bukti nyata,” tegasnya.
Peserta Bahas Usulan Pembangunan Desa
Setelah pemaparan pemerintah desa dan arahan dari pihak kecamatan, Musrenbang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para peserta diberikan kesempatan menyampaikan pendapat, masukan, serta usulan terkait rencana pembangunan Desa Sripendowo pada 2027.
Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyelaraskan berbagai kebutuhan pembangunan. Pembahasan juga diarahkan agar program yang masuk dalam RKP Desa memiliki manfaat yang jelas serta dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan desa.
Pemerintah Desa Sripendowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan RKP Desa 2027.
Semangat kebersamaan dan gotong royong diharapkan terus menjadi landasan dalam menjalankan pembangunan desa agar lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Rancangan RKP Desa 2027 Disepakati
Setelah melalui rangkaian pembahasan dan musyawarah, seluruh peserta akhirnya menyepakati Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2027. Hasil kesepakatan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang Desa sebagai bentuk komitmen bersama dalam melaksanakan pembangunan sesuai hasil musyawarah.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, RKP Desa 2027 diharapkan mampu menjadi pedoman pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, program yang disusun juga diharapkan memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mendorong pemerataan kesejahteraan warga Desa Sripendowo.
Rangkaian kegiatan Musrenbang Desa Sripendowo kemudian ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta. (rs)
